Erick Thohir Siap Jadikan BUMN Bebas Korupsi, Begini Caranya

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kabinet Indonesia Maju Erick Thohir mengaku siap menjadikan BUMN agen perubahan. Hal itu diungkapkannya usai dilantik beberapa waktu lalu.

Dirinya menginginkan BUMN semakin kompetitif dan bisa berkarya secara internasional, artinya tidak hanya jago kandang tapi harus jadi pemain global.

Langkah awal ia akan mengevaluasi kinerja seluruh jajaran Kementerian BUMN secara menyeluruh. Evaluasi dirasa perlu dilakukan setelah buntut dari kasus-kasus korupsi yang belakangan menimpa jajaran direksi BUMN.

“Saya tidak mau tagline good corporate government (GCG) di BUMN hanya sebuah lip service (ucapan semata). Sudah banyak sekali hal-hal yang sudah terjadi yang saya rasa kurang baik buat citra BUMN,” katanya.

Dirinya akan mempelajari dan menyusun target-target Kementerian BUMN kedepannya serta mengkaji ulang proyek besar BUMN. Ia mengaku akan langsung menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Kementerian BUMN dan direksi BUMN.

Jika menelisik ke belakang direksi perusahaan pelat merah banyak tersangkut kasus korupsi. Misalnya, Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI Darman Mappangara.

Tak lupa juga Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Wisnu Kuncoro yang merupakan tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa di Krakatau Steel pada Maret 2019 dan masih banyak nama-nama lainnya. (Hutri Dirga)

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini