MINEWS, JAKARTA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menuding ‘koalisi Jokowi banyak produksi koruptor’. Tudingan itu disematkan pasca penangkapan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat pagi 15 Maret 2019.
Tudingan itu lantas dibantah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf. Penangkapan Rommy tersebut justru menunjukkan sang capres petahana tak mengintervensi hukum. “Salah besar! Justru presiden dan pemerintah tidak pernah tebang pilih atau intervensi dalam kasus hukum,” kata Juru Bicara TKN Irma Suryani Chaniago di Jakarta, Sabtu 16 Maret 2019.
Irma justru menyinggung tudingan kubu paslon 02 bila ada pihaknya terkena kasus hukum akan dianggap sebagai bentuk kriminalisasi. Tudingan itu, kata dia, yang dianggap intervensi.
“Bukan sebaliknya seperti di sebelah kalau genk-nya melanggar hukum alasan yang dikemukakan pasti ‘kriminalisasi’ dan dijanjikan akan dibebaskan begitu berkuasa! Tanpa melalui proses hukum! Itu yang namanya intervensi dan diktator!” ujarnya.
Selama ini pemerintahan Jokowi mendukung penguatan KPK, tidak seperti kubu pendukung paslon 02, Fahri Hamzah, yang dinilainya ingin melemahkan KPK. Bahkan Jokowi juga menolak adanya revisi UU KPK dan mendukung program pengaduan online kepada KPK.
“Fahri Hamzah selama ini kan selalu mendelegitimasi KPK, Fahri itu kan ada di 02, minta KPK dibubarkan loh! Pak Presiden Jokowi juga yang menolak revisi UU KPK dan mendukung program pengaduan online KPK. Jadi Andre itu asbun, tapi saya sih maklum, miskin data dia,” kata politikus Partai NasDem itu.
Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandiaga menyebut OTT terhadap Ketum PPP Romahurmuziy merupakan puncak gunung es penanda banyaknya kader koalisi 01 yang terjerat korupsi. “Penangkapan Ketum PPP Rommy ini adalah puncak gunung es bahwa koalisi Pak Jokowi ini adalah koalisi parpol yang banyak memproduksi koruptor,” ucap juru bicara BPN Andre Rosiade.
