Ingin Kedamaian Tercipta, Masyarakat Papua Minta Pasukan TNI dan Polri Jangan Terburu-Buru Ditarik

Baca Juga

MINEWS.ID, JAYAPURA  -  Masyarakat Papua ingin hidup dengan kedamaian di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga meminta pemerintah pusat tidak terburu-buru menarik pasukan TNI dan Polri hingga kondisi benar-benar aman.

“Masyarakat Papua adalah masyarakat cinta damai. Kami juga ingin hidup damai dengan saudara kami yang bukan asli Papua, dan membangun dalam kesatuan Indonesia,” ujar Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano di Jayapura, Kamis 10 Oktober 2019.

Dia juga meminta aparat kepolisian segera menangkap dalang kerusuhan yang terjadi di Papua beberapa waktu lalu.

Kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat menurutnya tidak lagi pada konteks isu rasisme dan perusakan bendera. Terlebih, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah meminta maaf terhadap tindakan rasisme tersebut.

Dia juga meminta Menhan Ryamizard sebagai anak adat Papua untuk memberi jaminan keamanan di Bumi Cenderawasih.

Benhur mengaku sedih dengan banyaknya masyarakat luar Papua yang akhirnya memilih pergi meninggalkan Bumi Cendrawasih usai kerusuhan yang diikuti dengan pembunuhan.

Alasannya warga asli Papua ingin membangun daerah tersebut bersama-sama warga pendatang.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini