Tak Ada Perlakuan Khusus, Personel BTS Bakal Ikut Wajib Militer

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Sepertinya tidak ada perlakuan khusus untuk boyband asal Korea Selatan BTS mengenai militer. Pemerintah Korea Selatan mengkonfirmasi bahwa BTS tidak akan dibebaskan dari wajib militer Korea.

Melansir Koreaboo, pernyataan resmi mengenai wajib militer tersebut akan diumumkan pada akhir bulan ini. Pengecualian layanan militer biasanya diberikan kepada atlet yang memenangkan medali atau pemenang acara musik tradisional.

Kenyataannya, ada kontroversi tentang keadilan sistem yang mengatakan bahwa artis musik juga harus dapat menerima pengecualian ini.

Jika tidak ada perubahan, anggota tertua Jin bakal memulai wajib militernya terlebih dahulu  ketimbang personel lainnya. Jin diperkirakan akan mendaftar tahun depan.

Kemudian, anggota lain bakal bergabung dengam.urutan yang semestinya ialah Suga, RM, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook.

Sebelumnya, penggemar percaya bahwa grup ini akan menjadi grup pertama yang mendapat manfaat dari undang-undang dinas militer baru. Harapannya, mereka dapat terus mempromosikan budaya Korea secara global.

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini