Di Tengah Gejolak Dunia, APBN Indonesia Tetap Tangguh

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah memastikan perekonomian nasional tetap kuat meski dunia menghadapi eskalasi konflik geopolitik dan ketidakpastian global. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan APBN berperan sebagai shock absorber untuk meredam guncangan ekonomi dan menjaga stabilitas dari tekanan eksternal. Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta pada 11 Maret 2026 lalu, sekaligus memaparkan sejumlah indikator yang menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia.

“Sejauh ini masih terdapat ruang fiskal untuk mengantisipasi risiko kenaikan harga dalam pelaksanaan APBN 2026. Nanti kalau ke depan keadaan menekan lagi, kita akan tentunya mengatur APBN, tapi kita semua dalam berawal dari posisi yang kuat APBN-nya. Jadi teman-teman gak usah khawatir,” ujar Purbaya.

Kinerja APBN hingga akhir Februari 2026 menunjukkan tren yang positif. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp358 triliun atau sekitar 11,4 persen dari target tahunan dan tumbuh 12,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pajak bahkan meningkat signifikan dengan pertumbuhan 30,4 persen secara tahunan.

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp493,8 triliun atau sekitar 12,8 persen dari total pagu anggaran, meningkat 41,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun. Meski demikian, defisit APBN masih berada dalam batas aman yakni Rp135,7 triliun atau sekitar 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemerintah juga terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar global dengan memperkuat fundamental ekonomi nasional.

“Selama fondasi ekonomi kita bagus, mengendalikan rupiah lebih mudah dibandingkan jika kondisi ekonomi sedang tidak baik,” ujar Purbaya.

Menanggapi kenaikan harga minyak dunia, ia menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk menyerap tekanan tersebut.

“Kita masih aman, masih kuat. Kenaikan ini baru terjadi beberapa hari,” ujarnya.

Perhitungan subsidi energi dalam APBN menggunakan asumsi harga minyak rata-rata tahunan sehingga fluktuasi harga jangka pendek belum berdampak signifikan terhadap anggaran negara. Dengan indikator tersebut, pemerintah optimistis perekonomian Indonesia tetap stabil dan tangguh menghadapi dinamika global.

“Jadi secara keseluruhan kombinasi pendapatan negara yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi untuk mendorong ekonomi, serta defisit yang tetap terkendali, menunjukkan bahwa APBN terus berperan optimal sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Purbaya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini