Kawal Program Hasto Wardoyo, Komunitas Arus Bawah Fokus pada Kesejahteraan & Lingkungan

Baca Juga

Mata Indonesia, Yogyakarta – Komunitas Arus Bawah PDI Perjuangan Kota Yogyakarta secara resmi menyatakan komitmennya untuk mengawal dan menyukseskan berbagai program strategis Pemerintah Kota Yogyakarta di bawah kepemimpinan Walikota Hasto Wardoyo. Fokus utama dukungan ini diarahkan pada program yang menyentuh langsung kesejahteraan “wong cilik”.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam agenda dialog sehat dan buka puasa bersama yang berlangsung di Rumah Dinas Walikota Yogyakarta, Jumat 13 Maret 2026.

Pertemuan yang dihadiri sekitar 40 anggota komunitas ini menjadi momentum penguatan sinergi antara elemen masyarakat sipil dengan pemerintah daerah.

Advokasi Program dari Beasiswa hingga Bedah Rumah

Dalam pertemuan tersebut, Komunitas Arus Bawah menegaskan peran mereka sebagai jembatan informasi. Beberapa program prioritas yang akan dikawal meliputi beasiswa pendidikan jenjang S1 bagi warga kurang mampu, rehabilitasi rumah tidak layak huni (bedah rumah), hingga penguatan layanan kesehatan lansia melalui optimalisasi peran bidan kampung.

Koordinator Komunitas Arus Bawah PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Jarot Kurniadi, menegaskan bahwa kelompoknya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kebijakan pemerintah tepat sasaran.

Menurutnya, keberhasilan program kerakyatan sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami dan dapat mengakses hak-hak tersebut.

“Arus Bawah PDI Perjuangan siap menjadi bagian dari gerakan gotong royong untuk membantu Walikota Yogyakarta dalam menyosialisasikan sekaligus mengadvokasi berbagai program yang berpihak kepada rakyat. Kami akan bergerak sampai ke tingkat kampung agar masyarakat benar-benar mengetahui dan merasakan manfaat dari program-program tersebut,” ujar Jarot Kurniadi.

Gotong Royong Atasi Masalah Sampah

Selain isu kesejahteraan sosial, komunitas ini juga menaruh perhatian pada permasalahan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah yang menjadi tantangan besar di Kota Yogyakarta.

Jarot menilai, keterlibatan aktif kekuatan sosial di tingkat akar rumput adalah kunci penyelesaian masalah perkotaan.

Ia menambahkan bahwa dukungan ini merupakan manifestasi ideologis untuk selalu berada di barisan rakyat.

Arus Bawah berkomitmen akan terus mengorganisir jaringan di berbagai wilayah guna melakukan pendampingan warga secara langsung.

Dengan semangat gotong royong, kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan pola komunikasi dua arah yang efektif antara Pemkot Yogyakarta dengan warga, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan taraf hidup masyarakat luas.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini