Oleh: Sylvia Mote *)
Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke Papua menjelang Natal dan Tahun Baru 2025/2026 menjadi bukti kuat bahwa pemerintah menempatkan Papua sebagai prioritas dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Di saat kebutuhan masyarakat meningkat dan potensi gejolak harga lebih rawan terjadi, negara hadir melalui intervensi logistik yang terukur dan terencana. Pemerintah bersama Perum Bulog dan Polri mengawal ketat distribusi 4.634 ton beras SPHP ke 42 kabupaten dan kota di enam provinsi di Papua Raya, memastikan keterjangkauan pangan terjaga tanpa gangguan pasokan. Langkah besar ini bukan hanya soal pendistribusian komoditas, tetapi penegasan bahwa stabilitas pangan merupakan bagian dari kehadiran negara yang harus dirasakan seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di wilayah paling terpencil.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Papua harus merasakan kehadiran negara secara langsung melalui jaminan ketersediaan pangan menjelang perayaan akhir tahun. Pernyataan ini menegaskan bahwa agenda stabilisasi harga bukan sekadar kebijakan rutin tahunan, melainkan bagian dari strategi pembangunan yang memastikan masyarakat Papua tidak mengalami kekhawatiran terhadap kenaikan harga beras yang kerap terjadi pada periode hari besar keagamaan. Pemerintah ingin memastikan tidak ada gejolak yang membebani masyarakat, sehingga seluruh warga dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan layak dan penuh kenyamanan.
Langkah penguatan distribusi yang dilakukan Bulog menjadi simpul penting dalam rantai stabilisasi tersebut. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa penyaluran beras SPHP dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak untuk mempercepat distribusi dan menjangkau wilayah-wilayah yang secara geografis sulit ditembus. Ia menjelaskan bahwa kesiapan armada dan infrastruktur logistik telah dipetakan secara detail, termasuk penggunaan pesawat pada daerah yang hanya dapat dijangkau lewat jalur udara. Penegasan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mereduksi hambatan struktural yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan utama rantai pasok pangan di Papua. Dengan memaksimalkan koordinasi bersama TNI-Polri, Bapanas, dan pemerintah daerah, distribusi kali ini tidak hanya cepat, tetapi juga dirancang agar tepat sasaran dan merata.
Keberadaan pihak kepolisian dalam memastikan keamanan distribusi juga menjadi bagian integral dari operasi ini. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menggarisbawahi bahwa meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Nataru harus diantisipasi dengan langkah cepat dan terukur. Polri menegaskan komitmennya dalam memastikan aktivitas distribusi berjalan aman tanpa adanya hambatan keamanan maupun logistik. Kehadiran aparat pada seluruh jalur distribusi memberikan kepastian bahwa pasokan beras tidak terhambat oleh faktor eksternal dan mampu tiba di titik-titik penting secara tepat waktu. Sinergi ini memperlihatkan bahwa stabilisasi pangan adalah kerja kolektif lintas sektor yang tidak berhenti pada penyediaan komoditas, tetapi juga menjamin keamanannya.
Di tingkat daerah, dukungan pemerintah provinsi menjadi elemen penting yang memperkuat efektivitas program ini. Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, menyampaikan apresiasi terhadap perhatian pemerintah pusat yang menempatkan stabilitas pangan sebagai prioritas. Ia menekankan kesiapan pemerintah provinsi dalam memastikan distribusi berjalan tertib dan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat di wilayah pedalaman yang selama ini paling rentan terhadap fluktuasi harga. Apresiasi ini memperlihatkan bahwa kebijakan pusat berkelindan dengan kebutuhan nyata masyarakat Papua, sehingga harmonisasi keduanya menjadi landasan penting bagi terciptanya ketahanan pangan yang berkesinambungan.
Penyaluran tahap awal sebesar 852 ton oleh Polda Papua dari total 2.700 ton beras yang akan disalurkan secara bertahap menegaskan bahwa operasi ini dirancang untuk memastikan kesinambungan ketersediaan. Beras tidak dilepas sekaligus, tetapi dijadwalkan secara bertahap agar stabilitas harga dapat dijaga hingga awal tahun. Kebijakan ini menunjukkan pemahaman mendalam pemerintah mengenai dinamika pasar lokal, di mana kestabilan harga tidak hanya bergantung pada besarnya pasokan, tetapi juga kestabilan suplai dari waktu ke waktu. Strategi bertahap tersebut menurunkan risiko penimbunan dan menjaga ruang gerak pedagang tetap sehat, tanpa menimbulkan lonjakan permintaan mendadak di pasar ritel.
Kehadiran negara melalui SPHP bukan sekadar kebijakan jangka pendek untuk menghadapi Nataru, tetapi menjadi fondasi penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap ketahanan pangan di Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, persoalan harga dan keterbatasan akses pangan menjadi salah satu tantangan utama masyarakat Papua, terutama di daerah pegunungan dan terpencil. Dengan memasukkan Papua sebagai prioritas stabilisasi pangan nasional, pemerintah mengirimkan pesan bahwa pembangunan harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, karena dari situlah stabilitas sosial dan ekonomi dapat dibangun. Ketersediaan pangan yang stabil menciptakan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas tanpa tekanan ekonomi, sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan.
Langkah besar ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menata ulang sistem logistik pangan di Papua agar tidak lagi bergantung pada pola distribusi yang lambat dan tidak merata. Dalam konteks yang lebih luas, strategi stabilisasi pangan yang dilakukan menjelang Nataru menjadi model implementasi kebijakan publik yang cepat, terukur, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Dengan momentum ini, pemerintah menunjukkan bahwa menjamin ketersediaan pangan adalah bagian dari memastikan rasa aman dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.
*) Pengamat Kebijakan Sosial di Papua