 Kulon Progo menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia).Rencana ini muncul setelah Kementerian Sosial (Kemensos) memperluas sasaran program MBG yang sebelumnya hanya ditujukan bagi pelajar sekolah.){kind=link}
Mata Indonesia, Kulon Progo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia).
Rencana ini muncul setelah Kementerian Sosial (Kemensos) memperluas sasaran program MBG yang sebelumnya hanya ditujukan bagi pelajar sekolah.
Meski demikian, Pemkab Kulon Progo masih menunggu instruksi resmi dan arahan teknis dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo, Triyono, menjelaskan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti begitu ada kejelasan petunjuk dari pemerintah pusat.
Ia menegaskan, pelaksanaan MBG untuk lansia dan difabel tidak memerlukan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
“SPPG yang sudah ada bisa dimaksimalkan jika di sekitarnya terdapat lansia atau difabel. Jadi tidak perlu membentuk SPPG baru,” ujar Triyono.
Triyono menambahkan, SPPG dengan kapasitas masih longgar dapat melayani tambahan penerima MBG dari kalangan lansia dan difabel.
Namun, bagi SPPG yang sudah mencapai kapasitas maksimal, tidak disarankan untuk menambah beban distribusi.
“Misalnya ada SPPG yang menampung 3.000–3.500 porsi MBG, sementara yang lain baru 2.500 porsi. Jika sudah ada kejelasan instruksi, SPPG dengan kapasitas 2.500 porsi bisa menambah layanan bagi lansia dan difabel,” jelasnya.
Menurut Triyono, jumlah lansia dan difabel di Kulon Progo jauh lebih sedikit dibandingkan pelajar sekolah.
Karena itu, SPPG yang sudah berjalan dinilai masih mampu mengakomodasi tambahan penerima MBG dari kelompok tersebut tanpa perlu investasi baru.
“Kalau harus mendirikan SPPG khusus, mungkin kurang menarik bagi investor karena jumlah penerima tidak dominan. Lebih baik SPPG yang ada dimaksimalkan untuk melayani lansia dan difabel di sekitarnya,” tambahnya.
Untuk saat ini, Pemkab Kulon Progo masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari Kemensos.
“Belum ada pembahasan teknis soal penyaluran. Kami masih fokus pada pemerataan MBG untuk siswa. Jika juklak dan juknis sudah terbit, kami akan mengumpulkan kembali koordinator wilayah SPPG,” tutupnya.
Berdasarkan data Harian Jogja, jumlah penyandang disabilitas di Kulon Progo mencapai sekitar 5.000 orang, sedangkan jumlah lansia mencapai 90.411 jiwa.