 yang semula dibiayai melalui APBD 2025 kini dialihkan ke sumber dana APBN.Dengan adanya perubahan tersebut, alokasi anggaran MBG di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo resmi direalokasi untuk mendukung sektor lain.){kind=link}
Mata Indonesia, Kulon Progo – Program makan bergizi gratis (MBG) yang semula dibiayai melalui APBD 2025 kini dialihkan ke sumber dana APBN.
Dengan adanya perubahan tersebut, alokasi anggaran MBG di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo resmi direalokasi untuk mendukung sektor lain.
Alokasi dana MBG ke sektor lain ditetapkan dalam APBD Perubahan 2025.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kulon Progo, Yuli Yantoro, menjelaskan bahwa anggaran MBG tahun 2025 tidak lagi digunakan sebagaimana rencana awal dan telah disahkan melalui APBD Perubahan sejak Agustus lalu.
Ia menambahkan, realokasi tersebut melibatkan sejumlah pergeseran anggaran yang dilakukan eksekutif, meski detailnya tidak bisa dipublikasikan.
Sekretaris Daerah Kulon Progo, Triyono, menyebutkan bahwa dana MBG yang mencapai lebih dari Rp14 miliar telah diarahkan untuk membiayai program prioritas lain di daerah.
“Dana tersebut digunakan guna memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam pembahasan APBD Perubahan serta mendukung kegiatan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk DPRD Kulon Progo,” kata dia Senin, 22 September 2025.
Triyono menegaskan, setiap pengalokasian anggaran tetap disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah.
Apabila dana realokasi tidak mencukupi, maka dilakukan rasionalisasi usulan agar APBD tetap seimbang antara jumlah anggaran dengan program yang direncanakan.
Sementara itu, Anggota Banggar DPRD Kulon Progo, Agung Raharjo, mengungkapkan bahwa sebagian anggaran MBG dipakai untuk mendanai program pembangunan infrastruktur.
“Jadi melalui efisiensi tersebut, pemerintah masih bisa melaksanakan 11 paket pembangunan jalan dan jembatan penyeberangan orang (JPO) di tahun ini,” terang dia.
Namun, ia menyayangkan lambatnya penyerapan anggaran MBG yang baru dimulai pada September, padahal idealnya program sudah berjalan sejak Februari atau Maret.
Dengan adanya realokasi ini, Pemkab Kulon Progo berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan program prioritas dan kemampuan keuangan daerah, meskipun beberapa program tetap harus ditunda akibat keterbatasan anggaran.