Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mendorong efisiensi anggaran demi memastikan belanja negara lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
Salah satu langkah yang diambil adalah meninjau ulang alokasi anggaran, termasuk pemangkasan perjalanan dinas dan kegiatan seremonial yang dinilai kurang esensial.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddh, menilai kebijakan ini merupakan langkah tepat agar anggaran lebih fokus pada kebutuhan rakyat.
“Mendukung efisiensi anggaran termasuk di dalamnya pemangkasan perjalanan dinas, agar anggaran lebih menyentuh langsung kepada masyarakat” ujar Arlan.
Tak hanya itu, Pengamat Politik dan Pemerintahan Unjani itu juga meyakini alokasi anggaran tersebut bakal dinikmati langsung masyarakat.
“Anggaran yang dipangkas tidak kemana-mana, tapi lebih diarahkan ke yang langsung bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menyoroti bahwa selama ini banyak perjalanan dinas dan kunjungan kerja yang sifatnya lebih bersifat seremonial.
“Selama ini, porsi kunjungan kerja lebih banyak seremonial dan memang terkesan buang-buang anggaran. Sehingga, sangat baik jika ada upaya efisiensi dari dua kegiatan tersebut,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan bahwa Presiden Prabowo ingin memastikan setiap rupiah dalam belanja negara dimanfaatkan secara optimal.
“Presiden Prabowo melihat adanya potensi efisiensi dalam belanja negara dan meminta untuk meninjau kembali alokasi anggaran yang dapat disesuaikan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Suahasil menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.
“Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas kinerja, melainkan harus menata ulang proses kerja agar lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar soal pemotongan anggaran, tetapi juga tentang bekerja lebih strategis dan bertanggung jawab.
“Efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, tetapi bagaimana bekerja lebih cerdas, strategis, dan bertanggung jawab agar Kemenkeu tetap dihormati,” pungkasnya.
