Mata Indonesia, Kulon Progo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo terpaksa membatalkan beberapa proyek pembangunan serta meniadakan sejumlah pelatihan kerja pada tahun 2025. Kebijakan ini diambil sebagai dampak dari efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat melalui Inpres Nomor 1/2025.
Kepala Disnakertrans Kulon Progo, Bambang Sutrisno, mengungkapkan bahwa pelatihan yang ditunda meliputi, pelatihan pemasaran digital, pelatihan barista, serta pelatihan front office angkatan I dan II
“Tiga pelatihan ini masih menunggu arahan lebih lanjut,” ujar Bambang dalam keterangannya, Jumat 7 Februari 2025.
Meskipun ada pembatalan, dua program pelatihan tetap bisa dilaksanakan karena didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yaitu pelatihan make up artist (MUA) serta pelatihan pembuatan kue.
“Dari total enam program pelatihan yang kami rencanakan pada 2025, hanya dua yang dapat berjalan,” tambahnya.
Bambang menegaskan bahwa pelatihan kerja sangat dibutuhkan masyarakat Kulon Progo, terutama untuk meningkatkan keterampilan kerja dan mengurangi angka kemiskinan yang masih tinggi di angka 16,52 persen, meskipun tingkat pengangguran relatif rendah di 2,01 persen.
“Dengan pelatihan ini, masyarakat bisa lebih siap kerja atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, sehingga angka kemiskinan di Kulon Progo bisa berkurang,” jelasnya.
Disinggung apakah ada pengganti atau pengalihan kegiatan tersebut, Bambang mengaku belum bisa memutuskan.
“Kalau soal itu nanti kami tunggu arahan termasuk petunjuk teknis dari pemerintah pusat,” kata dia.
Tak dipungkiri pelatihan yang kerap diselenggarakan Disnakertrans Kulon Progo melalui BLK Kulon Progo banyak diminati warga. Bukan tanpa alasan, pelatihan tersebut dijadikan bekal untuk masyarakat di masa depan.
Di sisi lain program pelatihan ini untuk meningkatkan kualitas dan daya saing warga untuk melamar kerja atau membangun usaha.
 Kulon Progo terpaksa membatalkan beberapa proyek pembangunan serta meniadakan sejumlah pelatihan kerja pada tahun 2025. Kebijakan ini diambil sebagai dampak dari efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat melalui Inpres Nomor 1/2025.){kind=link}