Isu Gempa Megathrust Bikin Pengusaha Tepok Jidat, Ratusan Reservasi di Pantai DIY Dibatalkan

Baca Juga

Mata Indonesia, Yogyakarta – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Gunungkidul, Sunyoto, menyampaikan bahwa Surat Edaran (SE) No. 360.0/2094 yang diterbitkan pada 28 Agustus 2024 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait zona megathrust di selatan Pulau Jawa telah berdampak negatif terhadap omzet para pelaku usaha restoran.

Sunyoto mengungkapkan bahwa dampaknya sudah mulai terasa, terutama dengan banyaknya pembatalan reservasi restoran. Para pelanggan tampaknya merasa ragu setelah SE tersebut diterbitkan.

“Namun, menurut saya, tidak ada larangan dalam SE itu, hanya saja pelanggan mungkin salah menafsirkan,” jelas Sunyoto Minggu 8 September 2024.

Sunyoto menyebutkan bahwa pembatalan pesanan bisa mencapai 100-300 pax. Kebanyakan pembatalan terjadi pada restoran yang berlokasi di kawasan pantai, namun restoran yang berada di luar kawasan pantai juga mengalami penurunan pesanan.

Ia juga menekankan bahwa gempa bumi tidak bisa diprediksi dengan pasti. Jika tsunami terjadi, akan ada tanda-tanda seperti surutnya air laut, yang memberikan waktu untuk melakukan evakuasi.

Untuk mengatasi situasi ini, Sunyoto hanya bisa berbagi video aktivitas wisatawan di kawasan pantai melalui media sosial, terutama kepada agen perjalanan.

Sementara itu, pemilik Warung Makan Segoro Madu di Pantai Drini, Marikem, mengonfirmasi bahwa SE tersebut berdampak besar terhadap bisnisnya. Enam grup wisatawan membatalkan pesanan setelah menerima SE Zona Megathrust.

“Saya juga mengalami pembatalan dari pelanggan asal Solo dan Semarang yang mengirimkan SE itu kepada saya,” ujar Marikem.

Marikem menambahkan bahwa restoran-restoran besar juga merasakan dampak yang sama, dengan ribuan pesanan yang dibatalkan. Menurutnya, 90 persen warga pesisir mengeluhkan penurunan jumlah wisatawan dan pendapatan.

“Pantai menjadi sepi setelah edaran itu. Hampir 90 persen kunjungan menurun, terutama di pantai selain Drini. Di Pantai Drini sendiri, dengan adanya Drini Park dan wahana kano, penurunan sekitar 50 persen. Sementara Pantai Krakal di hari biasa bahkan tidak ada pengunjung sama sekali,” ungkap dia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah dan Banggar DPR Sepakati RUU APBN 2025 Dilanjutkan ke Rapat Paripurna

Pemerintah dan Banggar DPR Sepakati RUU APBN 2025 Dilanjutkan ke Rapat Paripurna Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI telah menyepakati Pembicaraan Tingkat I untuk Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2025 pada Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah, Selasa (17/09). Selanjutnya, hasil rapat akan dibawa ke tingkat pengambilan keputusan pada sidang paripurna. “Hari ini kita telah menyepakati Pembicaraan Tingkat I untuk RUU APBN 2025, insya Allah akan diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU APBN tahun anggaran 2025 di sidang paripurna,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Menkeu juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Banggar atas jalinan kerja sama sehingga pembahasan RUU APBN 2025 dapat berjalan dengan baik. APBN 2025 akan menjadi APBN transisi bagi pemerintahan baru yang sedianya akan dimulai pada Oktober 2024. “Saya ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang selama pembahasan APBN telah memberikan pandangan masukan bahkan kritikan namun yang paling penting adalah juga dukungan yang luar biasa sehingga pada hari ini kita bisa menyelesaikan tugas konstitusi yaitu menyetujui APBN 2025 yang merupakan APBN transisi bagi pemerintah baru yang akan memulai pada Oktober,” ungkap Menkeu. Menkeu mengatakan, selama pembahasan, Badan Anggaran dan pemerintah menyadari bahwa APBN adalah instrumen yang sangat luar biasa penting, yang sangat menentukan kemajuan sebuah bangsa. APBN menjadi instrumen yang luar biasa penting untuk melindungi masyarakat dan perekonomian dari berbagai guncangan, dari mulai Covid 19 pandemi, kenaikan harga komoditas, kenaikan suku bunga, terjadinya perang yang menimbulkan disrupsi, semuanya telah kita lalui dan kita bisa atasi dengan mendesain APBN yang terus responsif, fleksibel namun akuntabel. Ke depan, Menkeu berharap APBN dapat terus digunakan untuk memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Mari kita bersama-sama memastikan bahwa setiap rupiah di APBN benar-benar bisa dilihat sebagai upaya negara untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Anggaran adalah wujud janji kita kepada bangsa dan kepada seluruh rakyat. Menuju tanah terjanji, Indonesia yang tata, titi, tentrem, kerta raharja,” pungkas Menkeu.
- Advertisement -

Baca berita yang ini