Pemerintah Jaga Stabilitas Harga Pangan Jelang Idul Adha

Baca Juga

Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan kewajaran harga pangan pokok strategis menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha pada 17 Juni 2024. Salah satu upaya yang dilakukan, yakni dengan melakukan analisa kondisi harga pangan secara nasional, termasuk di tingkat konsumen. Pemerintah daerah juga turut memastikan harga pangan aman dan stabil sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya melakukan analisa kondisi harga pangan secara rutin. Data harga-harga tersebut merupakan himpunan dari total 1.503 enumerator se-Indonesia mulai dari tingkat produsen, konsumen sampai grosir.

Mengacu pada harga pangan strategis rata-rata nasional di tingkat konsumen per 29 Mei 2024, komoditas beras medium dan premium di zona 2 dan 3, perlu dilakukan intervensi. Hal ini menimbang harga yang tercatat melebihi 5,89 persen sampai 15,54 persen dari Harga Eceran Tertinggi (HET).  Sementara untuk komoditas bawang merah, minyak goreng curah, gula konsumsi dan beras medium zona 1 dikategorikan dengan status waspada.

Pemerintah tentunya melakukan berbagai program intervensi ke pasar secara terus menerus. Bulan Juni ada Hari Raya Idul Adha yang biasanya akan mempengaruhi harga pangan, sehingga fokus pemerintah adalah memastikan pasokan dan harga yang baik dan stabil.

Lebih lanjut Arief mengatakan, melalui Perum Bulog, Bapanas telah menugaskan pelaksanaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) baik di tingkat konsumen maupun ritel modern. Per 29 Mei 2024, realisasi beras SPHP di tingkat konsumen telah mencapai 729 ribu ton dari target 1,2 juta ton. Sementara realisasi beras SPHP ke ritel modern sudah 50 ribu ton dengan 3 besar penyaluran ke Indomaret, Indogrosir dan Alfamart. Program intervensi lainnya juga dilakukan pemerintah dalam bentuk Gerakan Pangan Murah (GPM). GPM adalah instrumen andalan penstabilan kondisi pangan nasional. Pada periode Januari sampai Mei 2024, total GPM telah di­helat 4.695 kali di 37 provinsi dan 410 kabupaten/kota. Ini akan terus diintensifkan terutama menjelang HBKN Idul Adha.

Daerah juga memiliki peran sentral dalam  menjaga stabilitas harga menjelang hari raya keagamaan Idul Adha. Mereka menggunakan berbagai strategis untuk menjaga stabilitas harga komoditi pangan. Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, turut menggencarkan program GPM yang menyasar ke sejumlah desa untuk menjaga stabilitas harga pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah/2024 Masehi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan Dian Rachmat Yanuar mengatakan Program GPM ini bertujuan untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan. Gerakan ini dirancang untuk memberikan akses pangan yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi momen penting seperti Idul Adha. Program tersebut sudah mulai dilaksanakan, sala satunya di Desa Japara, Kuningan pada 4 Juni 2024. Pihaknya juga memastikan harga pokok untuk bahan pangan tetap stabil menjelang Idul Adha.

Dalam program GPM disediakan bahan pangan murah seperti beras, daging, aneka sayur dan lainnya yang dibeli oleh masyarakat. Program ini sangat membantu masyarakat, karena harga-harga berbagai komoditas ini dijamin di bawah pasaran karena ada subsidi dari pemerintah. Tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, program ini menjadi salah satu strategi yang cukup efektif untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Kuningan mendekati hari besar keagamaan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Palu juga terus mengupayakan menjaga stabilitas harga pangan di ibu kota Sulawesi Tengah menjelang lebaran Idul Adha 1445 hijriah tahun 2024.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu, Zulkifli mengatakan meski saat ini harga bahan pokok penting masih stabil, pihaknya tetap melakukan langkah-langkah strategis guna mengantisipasi lonjakan harga. Salah satunya melalui kegiatan pasar murah dengan sasaran dua wilayah yakni Kelurahan Tawaeli, Kecamatan Tawaeli dijadwalkan pada 13 Mei 2024, kemudian dilanjutkan di Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Tatanga pada tanggal 14-15 Mei 2024.

Selain itu Disperindag Kota Palu juga melakukan pemantauan ketersediaan pasokan dan harga di pasar tradisional secara rutin, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan harga di tingkat pedagang. Langkah selanjutnya yang dilakukan, yakni membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan di bidang pangan, termasuk menguatkan koordinasi dengan satuan tugas (Satgas) pangan. Zulkifli menekankan kepada para pedagang dan distributor jangan melakukan upaya-upaya yang dapat mempengaruhi stabilitas harga, salah satunya penimbunan bahan pangan. Sebab, menimbun bahan pokok atau pangan adalah tindakan yang melanggar aturan, dan sanksinya pidana. Saat ini stok pangan khususnya komoditas beras di Kota Palu sangat memadai, pasokan di gudang logistik Bulog mencapai 24 ribu ton. Oleh sebab itu, masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok agar selalu terpenuhi.

Dukungan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan merupakan energi positif bagi pemerintah sehingga upaya menjaga stabilitas harga pangan menjelang hari besar keagamaan hari Raya Idul Adha bisa terlaksana sesuai dengan arah kebijakan. Upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan di berbagai wilayah tersebut patut diapresiasi.

Hal ini agar masyarakat memahami bahwa pemerintah terus melakukan hal terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Pemerintah terus berkomitmen memastikan kebutuhan masyarakat tercukupi tanpa terganggu oleh fluktuasi harga atau anomali pasar yang mungkin terjadi jelang perayaan Idul Adha. Oleh karena itu, masyarakat bisa tenang menyambut Idul Adha dengan melakukan kegiatan konsumsi di pasar seperti hari-hari normal biasanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Hilirisasi Buka Lapangan Pekerjaan dan Arah Ekonomi

Oleh: Winna Nartya *) Dalam perdebatan publik, hilirisasi kerap direduksi menjadi larangan ekspor bahan mentahatau pembangunan smelter. Padahal, substansi kebijakan ini jauh melampaui industri berat. Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Sona Maesana, menekankan bahwa hilirisasiadalah soal penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan, kemandirian ekonomi, danpembukaan lapangan kerja, serta penentuan arah masa depan bangsa. Ia melihat, daripengalamannya di dunia usaha dan kini di ranah kebijakan, bahwa hilirisasi hanya akanbertahan bila ekosistem investasinya sehat dan ada keberpihakan pada pelaku lokal. Karenaitu, ia menilai sekadar mendirikan pabrik tidak cukup; pertanyaan kuncinya adalah siapa yang menikmati nilai tambahnya dan bagaimana rantai pasoknya melibatkan anak bangsa secaraaktif. Dalam pandangannya, hilirisasi mesti membuka pekerjaan lokal, mengikutsertakan UKM, dan menaikkan kelas pengusaha Indonesia melalui kemitraan yang nyata. Di ranah kebijakan, Sona Maesana menjelaskan pemerintah mendorong integrasi antarapelaku lokal dan asing, memberi insentif bagi investor yang membina industri lokal, sertamenata regulasi yang transparan agar tumpang tindih perizinan berkurang. Ia juga menilaikecepatan dan kepastian perizinan lebih penting daripada angka komitmen investasi di ataskertas, karena tanpa eksekusi yang jelas, angka hanyalah janji. Sebagai jembatan antarabahasa investor dan bahasa pemerintah, ia mendorong cara pandang baru: bukan sekadar“menjual proyek”, melainkan menumbuhkan kepercayaan jangka panjang. Ia pun mengingatkan bahwa hilirisasi tidak berhenti pada mineral dan logam; sektor digital, pertanian, farmasi, hingga ekonomi kreatif perlu masuk orbit hilirisasi melalui keterhubunganstartup kesehatan dengan BUMN farmasi, petani dengan pembeli industri lewat platform lokal, serta skema yang mengkomersialisasikan inovasi kampus.  Di tingkat kelembagaan, peta jalan hilirisasi diperkuat oleh kolaborasi antarpemerintah, industri, dan kampus. Himpunan Kawasan Industri (HKI) menandatangani nota kesepahamandengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang disaksikan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan perwujudan AstaCita untuk mendorong kemandirian ekonomi, memperkuat keberlanjutan, dan mempercepatinovasi teknologi sebagai pilar pertumbuhan. Ia menegaskan peran HKI sebagai penghubungsektor industri, pendidikan, dan pemerintah untuk melahirkan daya saing berbasispengetahuan dan inovasi. Ruang lingkupnya meliputi penyelarasan kurikulum dengankebutuhan industri, kolaborasi riset untuk mempercepat hilirisasi dan menarik investasi, sertapeningkatan daya saing melalui pembentukan SDM industri yang unggul. Contoh konkret hilirisasi yang langsung menyentuh pasar tenaga kerja tampak di Aceh. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Cut Huzaimah, menyerukan penghentianekspor karet mentah karena pabrik pengolahan di Aceh Barat, yaitu PT Potensi Bumi Sakti, siap beroperasi menampung seluruh produksi lokal. Ia menilai pengolahan di dalam daerahpenting untuk mendorong hilirisasi, membuka lapangan kerja, dan menaikkan kesejahteraan. Pabrik yang berdiri di lahan 25 hektare itu memiliki kemampuan mengolah 2.500 ton karetkering per bulan, dan pemerintah daerah menilai stabilitas serta keamanan investasi harusdijaga agar manfaatnya langsung dirasakan rakyat Aceh. Di klaster pangan–petrokimia, hilirisasi juga dikuatkan melalui kemitraan strategis. DirekturUtama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menjelaskan bahwa perusahaanmemperluas kerja sama dengan Petronas Chemicals Group Berhad untuk memperkuatketahanan pangan regional sekaligus mendorong hilirisasi pupuk dan petrokimia di Indonesia. Kolaborasi ini mencakup penjajakan sinergi pasokan urea dan amonia, transfer pengetahuan teknis dan operasional, serta penguatan tata kelola Kesehatan, Keselamatan, danLingkungan (Health, Safety, and Environment/HSE).  Jika ditautkan, tiga simpul di atas, yakni kebijakan investasi yang berpihak pada pelaku lokal, penguatan link–match kampus–industri, dan proyek pengolahan komoditas serta petrokimia, menggambarkan logika hilirisasi yang lengkap. Lapangan kerja tidak hanya muncul di pabrikutama, melainkan juga pada efek pengganda: logistik bahan baku, jasa pemeliharaan mesin, kemasan, transportasi, layanan digital rantai pasok, hingga jasa keuangan dan asuransi. Dengan kurikulum yang diselaraskan, talenta lokal tidak sekadar menjadi tenaga operasional, melainkan juga teknisi, analis proses, dan manajer rantai pasok....
- Advertisement -

Baca berita yang ini