Ini Konsekuensi Jika Parpol di Tarakan Mepet Daftar Caleg Pemilu 2024

Baca Juga

Mata Indonesia, Tarakan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan mengimbau partai-partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 untuk tidak mendaftarkan bakal Calon Anggota Legislatif (Caleg) di hari terakhir pendaftaran, yakni 14 Mei 2023.

Hal tersebut disampaikan M. Taufik Akbar, Komisioner KPU Tarakan Divisi Teknis Penyelenggaraan kepada Mata Indonesia baru-baru ini.

“Kami mengharapkan pendaftaran dan pengumpulan semua berkas sudah terpenuhi sebelum tanggal 14 Mei. Parpol jangan mendaftar mepet dan mengharapkan sebelum tanggal 12 sudah clear. Agar semisal data ada yang kurang lengkap, teman-teman parpol punya waktu untuk melengkapi data,” ucapnya.

Taufik menjelaskan pendaftaran caleg dimulai pada 1 hingga 14 Mei 2023. Yakni dengan jadwal pada tanggal 1-13 Mei 2023, KPU melakukan pelayanan sesuai pada jam kerja dari jam 08.00-16.00 Wita.

“Pelayanan ini terkait memberi bantuan apabila partai politik menemui kendala dalam pengisian SILON. Penting untuk diketahui, pendaftaran pada 14 Mei sebelum 00.00 Wita,” ujarnya.

Untuk pendaftaran, lanjut Taufik, pihaknya menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON). “Nanti data akan di upload dan langsung ke pusat. Jadi berbagai persyaratan yang diminta akan di upload melalui SILON,” ucapnya. Taufik mengatakan hingga hari kedua pendaftaran caleg di Kota Tarakan masih nihil.

Diketahui, setelah tahap pendaftaran administrasi selesai, maka akan dilanjutkan ke tahapan verifikasi. Verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon dimulai pada 15 Mei hingga 23 Juni 2023. Sementara, pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon dimulai 26 Juni-9 Juli 2023. Dan dilanjutkan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon pada 10 Juli hingga 6 Agustus 2023.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini