Mendag Zulkifli Hasan Kunjungi JakCloth Ramadan 2023, Kualitas Brand Lokal Tidak Kalah dengan Brand Luar

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendukung penyelenggaraan pameran fesyen lokal JakCloth Ramadan 2023. Produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki kualitas dan desain yang unggul dan tidak kalah dengan produk mancanegara. Animo masyarakat yang demikian besar membuat penyelenggaraan pameran fesyen ini diperpanjang hingga 16 April 2023.Hal ini disampaikan Mendag Zulkifli Hasan saat meninjau pelaksanaan JakCloth Ramadan 2023 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/4).Sebelumnya, JakCloth diagendakan terselenggara pada 5–11 April 2023. Sebanyak 350 jenama lokal turut meramaikan pameran.“Jakcloth tahun ini ramai sekali. Melihat animo masyarakat yang begitu besar, penyelenggaraan JakCloth diperpanjang hingga 16 April 2023. Mudah-mudahan peran pelaku UMKMdi sini bisa membantu masyarakat dalam mempersiapkan pakaian untuk Lebaran yang bagus, modis, dan harganya ekonomis,”kata Mendag Zulkifli Hasan.Mendag Zulkifli Hasan menuturkan, untuk terus mendukung pasar UMKM Indonesia, pemerintah telah melarang impor pakaian bekas. “Saya keras melarang impor pakaian bekas karena sangat mengganggu UMKM kita,”tambah Mendag Zulkifli Hasan.Menurut Mendag Zulkifli Hasan, pelaku UMKM fesyen Indonesiayang mempunyai talenta harus terus didukung. “Kita ini punya talenta-talenta yang hebat dan UMKM yang andal. Hal ini harus kita dukung, bangga buatan Indonesia. Barang buatan dalam negeri desainnya tidak kalah dengan buatan luar dan harganya ekonomis. Model pakaiannya juga luar biasa bagus. Jadi, mari kita dukung, cintai, dan bangga buatan Indonesia,”pungkas Mendag Zulkifli Hasan.

(VK)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini