Petani cemas harga Gabah, Ini kata SPI Indramayu

Baca Juga

Minews, Indramayu – Para petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) mengkritik kebijakan Harga gabah di tingkat petani di Kabupaten Indramayu semakin turun. Petani berharap pemerintah dapat secepatnya tentukan harga pembelian pemerintah (HPP) yang baru.

SPI Kabupaten Indramayu menyoroti harga gabah dan beras yang kini terus naik akibat rendahnya harga jual di musim panen sebelumnya. Menurutnya, harus ada sinkronisasi antara kondisi riil di lapangan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. (19/03/2023)

“Itu harusnya bulog yang bertanggung jawab kan dia yang ngasih harga, pada akhirnya kembali lagi petani yang terkena dampaknya dan kesejahteraannya,” pungkas Tri Utomo.

Petani masih belum merasa sejahtera, pasalnya menurut Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Indramayu, Tri Utomo, petani masih ada biaya produksi, biaya modal cukup tinggi (BPPBM) dan faktor harga pupuk.

“Hal yang perlu dicatat adalah biaya produksi biaya modal (BPPBM), misalnya seperti halnya biaya pembelian pupuk kendala itu permasalahannya ketika produksi surplus yang merugikan petani dan tidak relevannya harga jualnya terlalu rendah,” pungkas Tri Utomo.

Tidak sampai disitu selanjutnya pertanian sangat berhubungan dengan keadaan cuaca, iklim dan dampak buruk kejadian ekstrem cuaca/iklim dapat mengakibatkan produksi secara kuantitas maupun kualitas, berkembangnya hama penyakit mengancam tanaman para petani.

“Tantangan petani sangat besar terutama dalam produksi secara kuantitas maupun kualitas, namun juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjadi para petani menjadi sulit sejahtera, ” terangnya.

Menurut Tri Utomo saat ditemui menerangkan pasca adanya pertemuan dengan beberapa lapisan masyarakat dan lembaga sudah berkoordinasi soal harga yang menurutnya sudah tepat.

“Sudah sempet ada pertemuan pasca harga itu sempat ramai, kita minta Badan Pangn Nasional (Bapanas) untuk naikkan harga makanya sudah keluar hari ini namun belum sesuai saat kita berikan saran,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini