Tol Bawah Laut Terdalam di Dunia Siap Dibangun di IKN, Tahun Depan Mulai Dilelang

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Proses menuju pembangunan tol bawah laut di Ibu Kota Negara baru (IKN) terus berjalan. Saat ini, rencana pembangunan masih dalam tahap uji kelayakan atau feasibility study.

“Tol bawah laut ini rencananya akan mengadopsi yang dilakukan Korea Selatan. Bahkan, ini diklaim bakal menjadi tol bawah laut terdalam di dunia,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Tol bawah laut IKN Nusantara tersebut bakal menyambungkan salah satu jalan tol di sekitar ibu kota baru, yakni ruas Tol Balikpapan Samarinda Km 11-Junction Pulau Balang.

“Lagi didesain, lagi di feasibility study dan desain,” ujarnya.

Kendati begitu, dia tak merinci sudah sejauh mana progres tersebut. Namun, Basuki mengungkap kalau proses tender proyek diharapkan bisa dilangsungkan tahun depan.

Basuki memastikan kalau rencana itu bisa di realisasi. Pasalnya, model yang sama telah dilakukan di Korea Selatan.

Dia menerangkan kalau model terowongan tol bawah laut ini bukan digali secara konvensional. Tapi, seperti struktur terowongan yang ditenggelamkan ke bawah laut.

“Bisa sekali itu, di Korea itu paling dalam saja bisa. ini modelnya bukan digali, tapi dengan kayak kontainer yang ditaro di bawah laut. bukan digali jadinya,” katanya.

Dengan proses yang masih tahap awal ini, Basuki belum mengungkap berapa besaran anggaran yang disiapkan untuk pembangunan tol bawah laut itu.

Dia menegaskan untuk anggaran masih menunggu feasibility study. “Belum ada (anggaran), masih nunggu feasibility study,” ujarnya.

Basuki mengatakan telah gelontorkan anggaran Rp43 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara. Mulai dari pembangunan jalan tol, hingga istana presiden.

“Kalau total semua itu Rp43 triliun sampai 2024, itu multiyears, tahun ini Rp4,5 triliun apa Rp4,9 triliun gitu. Semua selesai 2024,” ujarnya,

Dia mengatakan kalau total Rp43 triliun itu akan dibangun kantor presiden, kantor wakil presiden, kementerian, land development, jalan tol, jalan nasional. Serta anitasi, air minum, dan rusun para pekerja.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini