MINEWS.ID, JAKARTA – Pemindahan Ibu Kota akan memudahkan pemerintah mendesain ulang struktur dan organisasi aparatur sipil negara (ASN) sebab sebagian besar mereka menolak ikut pindah seperti hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM). Pemerintah akan bisa mewujudkan ASN Kelas Dunia.
Melalui survei yang dilakukan tanggal 7 sampai dengan 20 Agustus 2019, 94,7 persen ASN menolak ikut pindah ke ibu kota baru. Sebagian besar dari jumlah tersebut atau 78,3 persen menyatakan akan mengajukan pensiun dini jika dipaksa pindah.
Direktur Eksekutif IDM Harly Prasetyo dalam keterangan tertulisnya menyebutkan, survei itu menggunakan 1.225 responden ASN yang mewakili 800 ribu PNS di pemerintah pusat.
Ternyata hanya 3,9 persen yang menyatakan setuju mengikuti pindah ke ibu kota baru, sisanya abstain. Sedangkan sekitar 15,9 persen menyatakan pindah dengan terpaksa.
Menurut Harly 93,7 persen responden yang menolak beralasan khawatir dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan anak mereka yang kurang bermutu di ibu kota baru, tidak seperti di DKI Jakarta.
Sebagian besar lainnya yaitu 92,6 persennya menyatakan gaji dan pendapatannya tidak akan mencukupi biaya hidup mereka di ibu kota baru.
Sementara sebelumnya, Pemerintah Jokowi terhitung gagal dengan program revolusi mentalnya terhadap jajaran pegawai pemerintahan. Mereka sulit diandalkan untuk mewujudkan visi ASN kelas dunia karena budaya lama yang tidak kompetitif sulit dihilangkan dari diri mereka.
Jika ibu kota benar-benar pindah, maka akan banyak terjadi kekosongan di jabatan ASN tersebut. Pada saat itu lah Pemerintah bisa dengan mudah merestrukturisasi dan mereorganisasi ASN di instansi pemerintah pusat.
Posisi lowong itu bisa diisi dengan orang-orang yang memiliki kualifikasi tinggi dan loyal terhadap negara.