MATA INDONESIA, JAKARTA – Dari total belanja pemerintah untuk kepentingan K/L yang mencapai Rp575,8 triliun itu, anggaran belanja dari APBN 2022 fokus untuk kepentingan memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat pasca kenaikan BBM.
Dari total anggaran Rp575,8 triliun, porsi dana untuk belanja K/L senilai Rp221,9 triliun, alokasi untuk PC-PEN sebesar Rp60, 9 triliun.
Berikutnya, anggaran belanja untuk kepentingan kompensasi senilai Rp104,8 triliun dan subsidi Rp139,8 triliun, anggaran bagi kepentingan perlindungan sosial Rp261,8 triliun dan anggaran kesehatan Rp99,2 triliun.
Dari gambaran di atas, pemerintah sangat menekankan belanja APBN 2022 bagi kepentingan perlindungan sosial kepada masyarakat. Terutama untuk mendongkrak konsumsi atau daya beli masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menjelaskan, soal belanja non-K/L yang terealisasi sebesar Rp602,3 triliun atau 44,4 persen. Realisasi utamanya untuk penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, dan pembayaran pensiun termasuk THR dan pensiun 13, serta jaminan kesehatan ASN.
“Belanja non-KL ini yang mencapai Rp602,3 triliun. Adalah belanja yang langsung melindungi masyarakat. APBN hadir atas nama negara untuk melindungi masyarakat dari berbagai guncangan,” kata Menkeu.
Sementara itu, transfer ke daerah (TKD) hingga Agustus telah mencapai Rp478,9 triliun atau 59,5 persen. Realisasi ini naik 1,3 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp472,9 triliun.
Kinerja penyaluran TKD dipengaruhi kondisi penyaluran dana bagi hasil reguler yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Yakni, adanya pembatasan waktu penyampaian syarat salur tahap I yang lebih cepat, dan penyaluran dana insentif daerah tahap I sebesar 50 persen telah disalurkan seluruhnya.
Sedangkan pada pembiayaan investasi terus didorong untuk mendukung pembangunan di sektor prioritas dan upaya pemulihan ekonomi. Realisasi pembiayaan investasi sampai dengan 31 Agustus 2022 mencapai Rp55 triliun, terutama pada pembiayaan investasi pada klaster infrastruktur mendukung belanja modal K/L, khususnya dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.
Meski pertumbuhan belanja negara semakin baik, pemerintah tetap mengantisipasi kebutuhan subsidi dan kompensasi serta pemberian bansos tambahan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. “Oleh karena itu, belanja akan terus diakselerasi untuk mengimbangi pendapatan guna perlindungan masyarakat dan pemulihan ekonomi,” ujar Sri Mulyani.
Menkeu menambahkan, perbaikan kinerja APBN menurunkan pembiayaan utang sebesar 46 persen menjadi Rp286,8 triliun dari Rp531 triliun. Alhasil, pemerintah masih memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp394,2 triliun atau lebih tinggi dari posisi Juli sebesar Rp302,4 triliun.
“Surplus dan penurunan penerbitan utang membuat APBN sesuai dengan tantangan yang berasal dari cost of fund tinggi, guncangan sektor keuangan, dan tren kenaikan suku bunga serta penguatan dolar AS,” tambah Sri Mulyani.
Bagaimana dengan pembiayaan PC-PEN? Menkeu mengatakan, anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) telah terealisasi sebesar Rp214,9 triliun hingga 16 September 2022 atau 47,2 persen dari pagu yang dialokasikan tahun ini Rp455,62 triliun. Tahun 2022 adalah tahun terakhir program PC-PEN.
Terlepas dari semua itu, pencapaian penerimaan dan penyerapan belanja APBN 2022 yang sudah cukup bagus diharapkan bisa terus dipastikan dan terjaga oleh pemerintah hingga akhir 2022. Tak dipungkiri, kenaikan harga minyak bumi dunia yang kemudian berimplikasi naiknya harga BBM tentu memberikan beban bagi APBN, terutama pembayaran subsidi dan kompensasi energi yang diperkirakan melonjak tinggi kuartal III dan IV-2022.
Namun, seperti disampaikan Sri Mulyani, pemerintah tetap menjamin masalah itu bisa tertangani dengan baik. Pasalnya, dana yang berasal dari seluruh penerimaan negara masih cukup baik. “Ini merupakan komitmen pemerintah untuk terus melindungi masyarakat, perekonomian, dan keseimbangan APBN,” kata Sri Mulyani Indrawati.
