Hutama Karya Bakal Kantongi Rp 34 Triliun dari Penjualan Jalan Tol Trans Sumatera ke Investor

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Tiga ruas jalan tol Trans Sumatera bakal rampung, dan rencananya PT Hutama Karya (Persero) akan menjualnya sekitar Rp 34 triliun dari Indonesia Investment Authority (INA).

Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto mengungkap, langkah ini untuk menekan utang yang dimiliki perusahaan.

Tiga ruas jalan tol yang dimaksud Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, dan Tol Medan-Binjai.

Sebelumnya, Hutama Karya dan INA telah meneken Head of Agreetment (HoA) dengan INA untuk melepas tiga ruas tol tersebut.

“Jadi HK telah HoA dengan INA untuk asset recycle tiga ruas tol jalan tol. Semuanya sepanjang 350 km perkiraan Rp34 triliun,” katanya dalam acara ‘Ngopi Bareng BUMN’, di Kementerian BUMN, Kamis 29 September 2022.

Budi menyebut, kalau pendapatan dari aset tersebut akan digunakan perseroan untuk menurunkan utang dari pembangunan tol sebelumnya.

“Pendapatan dari asset recycle untuk menurunkan pinjaman Hutama Karya untuk membiayai ruas yang sudah dibangun tadi,” jelasnya.

Budi menargetkan pada akhir tahun 2022 HK dan INA bisa menyelesaikan proses divestasi tiga ruas jalan tol trans sumatera tersebut. Diketahui, awal tahun 2022 lalu, penandatangan HoA telah dilakukan.

“Insyaallah akhir tahun ini deal dengan INA atas kesepatakan divestasi tiga ruas tol,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengakui kalau pembangunan ruas Tol Trans Sumatera tidak ekonomis dari sisi investasinya. Ini juga jadi beban tugas yang didapatkan HK dari pemerintah.

Namun, setelah dibangun ternyata pertumbuhan ekonomi Sumatera pun berangsur naik secara bertahap. Bahkan, traffic penguna Tol Trans Sumatera juga semakin meningkat.

“Proses dari pembangunan pembiayaan ini sangat cukup bagus, ruas yang beroperasi 3 tahun menunjukkan peningkatan trafic. Beberapa daerah yang ada exit tol di Sumatera ada permintaan sambungan baru diatas rata-rata nasional ini menunjukkan ada manfaat,” ujar dia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Tuai Apresiasi atas Penerapan WFA saat Arus Balik

Oleh : Donny Muflih )*Penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) oleh pemerintah selama periodearus mudik dan arus balik Lebaran 2026 menuai apresiasi luas dari berbagaikalangan, khususnya pekerja sektor swasta dan aparatur sipil negara, karena dinilaimampu mengurai kepadatan mobilitas sekaligus menjaga produktivitas kerja tanpamengorbankan pelayanan publik.Langkah pemerintah yang menetapkan kebijakan WFA pada 16-17 Maret serta 25-27 Maret 2026 dipandang sebagai strategi adaptif dalam menghadapi lonjakanmobilitas tahunan saat Lebaran. Kebijakan ini tidak hanya menyasar aparatur sipilnegara, tetapi juga mendorong sektor swasta untuk mengadopsi pola kerja serupa. Dengan demikian, distribusi arus perjalanan masyarakat menjadi lebih merata dan tidak terpusat pada satu waktu tertentu, yang selama ini menjadi penyebab utamakemacetan panjang di berbagai jalur transportasi.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwakebijakan fleksibilitas kerja ini dirancang untuk mengoptimalkan mobilitasmasyarakat tanpa mengganggu produktivitas nasional. Dalam pandangannya, keseimbangan antara kepentingan pekerja dan stabilitas ekonomi menjadi kunciutama keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah berupaya memastikan bahwa layananpublik tetap berjalan optimal, sementara masyarakat tetap memiliki kesempatanuntuk menjalankan tradisi mudik dengan lebih nyaman.Respons positif juga datang dari kalangan pekerja swasta yang merasakan langsungmanfaat kebijakan tersebut. Reinha Delima melihat kebijakan WFA sebagai solusiyang saling menguntungkan antara perusahaan dan pekerja. Ia menilai bahwafleksibilitas bekerja dari mana saja memungkinkan karyawan untuk berangkat mudik lebih awal tanpa harus mengorbankan tanggung jawab pekerjaan. Dalam praktiknya, Reinha tetap menjaga disiplin kerja, memastikan seluruh tugas terselesaikan tepatwaktu, serta menyiapkan ruang kerja yang kondusif meskipun berada di luar kantor.Dari sisi kebijakan publik, penerapan WFA menjadi bagian dari strategi pemerintahuntuk mengurangi beban infrastruktur transportasi selama periode puncak Lebaran. Dengan berkurangnya jumlah pekerja yang harus hadir secara fisik di kantor, potensikepadatan di jalan raya, stasiun, dan terminal dapat ditekan. Hal ini tidak hanyaberdampak pada kelancaran perjalanan, tetapi juga meningkatkan aspekkeselamatan bagi para pemudik.Lebih jauh, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengadopsipendekatan kerja modern yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi. Transformasiini sejalan dengan perkembangan digitalisasi yang memungkinkan pekerjaandilakukan dari berbagai lokasi tanpa mengurangi kualitas hasil kerja....
- Advertisement -

Baca berita yang ini