Thailand Legalkan Aturan Baru Perizinan Aborsi

Baca Juga

MATA INDONESIA, BANGKOK – Thailand akan melegalkan aborsi pada 20 minggu ke depan. Pemerintah setempat ingin melonggarkan akses orang hamil ke prosedur media yang sebelumnya terbatas.

Namun masih ada stigma kuat seputar prosedur di negara mayoritas Buddha tersebut. Hal ini akibat adanya kasus pada tahun 2010 ketika sekitar 2.000 janin yang diaborsi secara ilegal ditemukan di sebuah kuil.

Peraturan yang diterbitkan di Royal Gazette, mulai berlaku 26 Oktober 2022 dan meliberalisasi ketentuan undang-undang yang berlaku sejak Februari tahun lalu yang memungkinkan penghentian kehamilan selama 12 minggu pertama.

Di bawah peraturan baru, wanita yang ingin melakukan aborsi antara minggu ke-12 dan ke-20 harus berkonsultasi terlebih dahulu dan menerima persetujuan dari praktisi medis resmi. Hingga minggu ke-12, wanita dapat membuat pengaturan sendiri untuk melakukan prosedur di fasilitas medis. Setelah minggu ke-20, janin harus dibawa sampai cukup bulan.

Aborsi selama 12 minggu pertama mejadi legal di Thailand pada Februari 2021 berdasarkan amandemen KUHP. Sebelumnya mereka ilegal, dengan sejumlah besar pengecualian yang dibuat untuk kasus-kasus di mana kesehatan fisik atau mental ibu terancam.

Selain itu pengecualian juga ditujukan untuk wanita berusia di bawah 15 tahun atau hamil akibat dari pemerkosaan atau inses, atau janinnya mengalami cacat serius atau deformitas.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini