Pengamat Sebut Tolak Kenaikan BBM Subsidi Dinilai Sama Saja Membela Orang Kaya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Pengamat Energi dari Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM sama halnya dengan membela orang kaya.

“Terkait penolakan kenaikan harga BBM, itu sama halnya dengan upaya membela orang-orang kaya, sebab pengguna bahan bakar jenis pertalite umumnya didominasi oleh orang mampu,” katanya, Selasa 13 September 2022.

Komaidi menyampaikan terkait data pengguna bahan bakar bersubsidi 70 persen penggunanya adalah pemilik roda empat.

Sementara roda 2 hanya 30 persen penggunanya. Dan secara keseluruhan penggunanya didominasi oleh orang-orang kaya.

“Secara akumulatif, pengguna pertalite didominasi oleh orang-orang kaya,” katanya.

Sementara itu, di sisi lain Komaidi turut memaparkan bahwa, penduduk miskin Indonesia pada tahun 2022 mencapai angka 26,11 juta jiwa. Dan rata-rata dari mereka tidak mempunyai kendaraan bermotor, sebab hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan primer.

“Penduduk Indonesia itu, garis kemiskinannya pada tahun 2022 mencapai angka 26,11 juta jiwa. Tapi mereka tidak punya kendaraan bermotor, sehingga alokasi BBM bersubsidi, umumnya tidak kepada mereka. Artinya, subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah untuk mensubsidi orang mampu di Indonesia, bukan orang miskin,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini