MATA INDONESIA, JAKARTA – Hal yang menjadi prioritas pertama Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) adalah membereskan administrasi tenaga non-ASN yang bekerja di pemerintahan pusat dan daerah.
Maka, ia telah bertemu Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) membahas dan Jumat 9 September 2022 membicarakannya dengan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Adi Suryanti dan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana.
Dalam waktu dekat Azwar juga akan bertemu Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
“Saya mencoba melihat permasalahan yang selama ini terjadi. Perlu berinovasi untuk mendapatkan solusi yang tepat agar masalah yang ada ini tidak berkepanjangan,” ujar Anas saat berdiskusi dengan Adi Suryanto dan Bima Haria Wibisana, di kantor Kementerian PANRB, Jakarta.
Menteri Anas berharap penataan tenaga non-ASN harus segera diselesaikan.
Saat ini pemerintah sedang melakukan pendataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah pada laman https://pendataan-nonasn.bkn.go.id yang telah disediakan BKN.
Instansi harus melakukan impor data dan pengecekan data tenaga non-ASN. Sementara tenaga non-ASN sendiri, harus membuat akun dan registrasi untuk melengkapi data mereka.
Portal tersebut disediakan agar tenaga non-ASN bisa konfirmasi keaktifannya sebagai tenaga non-ASN.
Mereka juga bisa melengkapi data, atau memperbaiki data yang diinput oleh admin atau operator instansi.
Tenaga non-ASN bisa memperbaiki daftar riwayatnya, sejak kapan dia menjadi tenaga non-ASN disertai bukti.
Jika tidak terdata, maka mereka dapat mengajukan usulan pendataan. Dalam melakukan pendataan itu Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni menegaskan akan menindak praktik percaloan.
