MATA INDONESIA, JAKARTA – Penerapan keuangan berkelanjutan menjadi salah satu isu dalam pertemuan puncak G20, di Bali, pada November mendatang.
Isu itu merupakan satu dari enam agenda prioritas Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dalam Presidensi G20 Indonesia 2022.
Isu keuangan berkelanjutan itu terkait dengan upaya mengembangkan sumber-sumber pembiayaan yang dapat mendukung upaya dunia dalam mengatasi perubahan iklim (sustainable finance). Termasuk menangani risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon. Sebagai bagian negara dunia, Indonesia pun menyadari potensi dan peluang itu.
Oleh karena itulah, pemerintah melalui Presiden Joko Widodo dalam pelbagai kesempatan selalu mendorong implementasi ekonomi hijau. Baik itu berupa energi hijau, keuangan hijau, teknologi hijau, hingga produk hijau.
Dalam rangka mengakselerasinya, Indonesia bahkan bergabung dengan Clean Energy Demand Initiative (CEDI).
CEDI merupakan sebuah inisiatif dari Pemerintah Amerika Serikat yang bersedia melakukan investasi di sektor energi bersih. Sebagai implementasi Indonesia menuju energi hijau, bangsa ini sudah menetapkan sejumlah target. Misalnya, penggunaan energi baru dan terbarukan yang porsinya mencapai 23 persen di energi primer pada 2025.
Dengan sejumlah target itu, pengurangan emisi karbon bisa mencapai 29–41 persen berdasarkan target Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2030. Dan net zero emission pada 2060 atau lebih cepat dengan dukungan internasional.
Dalam pelbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo juga sempat melontarkan pernyataan bahwa pemerintah memiliki strategi besar menuju ekonomi hijau. Indonesia akan mengarah ke ekonomi hijau atau green economy. Menurut Presiden Jokowi, karena bangsa ini mempunyai kekuatan besar. “Kita harus mulai menatanya,” ujarnya.
Untuk menuju ekonomi hijau, kebutuhan pembiayaan menuju ke arah itu tentunya tidak menjadi tanggungan APBN. Pemerintah membutuhkan sinergi dengan swasta. Bahkan bantuan organisasi internasional, agar pengembangan dan pembiayaan ekonomi hijau dapat berjalan secara optimal.
Demi mengakselerasi partisipasi swasta, pemerintah memberikan dukungan berupa kebijakan dan kerangka peraturan yang menguntungkan sektor swasta.
Sebagai motor perekonomian, bank memperkuat portofolio pembiayaan hijau atau green financing untuk mendanai berbagai proyek yang sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan. Hampir semua bank papan atas di Indonesia, mencatat pertumbuhan portofolio kredit hijau.
