Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi, DPRD Fraksi PKS Karawang: Ini Melukai Hati Rakyat

Baca Juga

MATA INDONESIA, KARAWANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Karawang secara tegas menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah dalam menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang berlaku efektif pada Sabtu, 3 September 2022.

Ketua Fraksi PKS DPRD Karawang, Atta Subagja Dinata, mengatakan kebijakan tersebut akan melukai hati masyarakat yang baru melalui masa pendemi beberapa tahun terakhir.

“Kami fraksi PKS Kab Karawang secara tegas menolak kebijakan Kenaikan BBM yang sangat menikam hati rakyat, disaat baru sedang proses pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 yang melumpuhkan ekonomi rakyat selama dua tahun terakhir,” ujar Atta.

Ia mengatakan, alasan pemerintah bahwa Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) yang disebut tidak mampu mensubsidi BBM justru proyek Ibu Kota Negara (IKN) masih terus dianggarkan.

“Dalih pemerintah tentang APBN yang tidak sanggup mensubsidi BBM namun mega proyek IKN dan Kereta Cepat yang tidak urgen dan tidak menyentuh langsung terhadap kepentingan rakyat tetap didanai, sangat mengkhianati hati rakyat.” Katanya.

Ia menyebut, harga BBM di Negara tetangga Malaysia tidak mengalami kenaikan. “Apalagi ketika mendengar fakta di Malaysia ternyata turun dimana harga BBM ron 95 dijual dengan harga Rp. 7.156” Tutupnya.

Reporter: Deny

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Employment from the Village: Koperasi Merah Putih dan Ekonomi Kerakyatan

Oleh : Pratama Dika SaputraGagasan membangun ekonomi nasional dari desa kembali menemukan momentumnya melalui program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah. Dalam konteks ketimpanganpembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah, pendekatan berbasis desa menjadi strategi yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Desa bukan lagi dipandang sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki potensi besar dalammenciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong kemandirian nasional. Program Koperasi Merah Putih menjadi representasi nyata dari upaya tersebut, denganorientasi pada penciptaan employment from the village yang berbasis ekonomi kerakyatan.Target ambisius pemerintah untuk membangun lebih dari 25 ribu koperasi dalam waktu singkatmencerminkan keseriusan dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa koperasi harus menjadi institusi ekonomi yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif. Oleh karena itu, koperasi dirancang memiliki fasilitaslengkap seperti gudang, alat pendingin, hingga kendaraan distribusi agar mampu beroperasisecara efektif dan efisien. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokuspada kuantitas, tetapi juga kualitas kelembagaan yang mampu menjawab kebutuhan riilmasyarakat desa.Kehadiran koperasi sebagai agregator ekonomi desa memiliki implikasi besar terhadappenciptaan lapangan kerja. Dengan memotong rantai distribusi yang panjang, koperasi dapatmeningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus membuka peluang kerja baru di sektorlogistik, pengolahan, hingga pemasaran. Model ini memungkinkan masyarakat desa untuk tidaklagi bergantung pada pusat-pusat ekonomi di kota, melainkan menciptakan ekosistem ekonomiyang mandiri di wilayahnya sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menekanurbanisasi serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.Lebih jauh, Koperasi Merah Putih juga dirancang sebagai solusi terhadap persoalan klasik yang dihadapi petani dan nelayan, yakni keterbatasan akses pasar dan pembiayaan. Dengan adanyalayanan simpan pinjam, distribusi pupuk, hingga fasilitas penyimpanan seperti cold storage, koperasi dapat menjadi tulang punggung bagi sektor produktif di desa. Hal ini sejalan denganupaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, yang sangatbergantung pada optimalisasi potensi daerah.Namun demikian, skala besar program ini juga menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi sangatditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini