MATA INDONESIA, JAKARTA – Hari pertama bekerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas langsung tancap gas merumuskan reformasi birokrasi dengan tiga prioritas.
“Kita kuatkan lagi bahwa ini bukan administrasi pelaporan. Reformasi birokrasi adalah sesuatu yang harus bisa dirasakan,” ujar Azwar di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis 8 September 2022.
Prioritas pertama adalah reformasi birokrasi untuk penanganan kemiskinan. Kuncinya, seluruh kementerian dan lembaga harus memiliki identifikasi dan parameter kemiskinan yang sama.
Kedua, adalah reformasi birokrasi untuk mendorong tumbuhnya investasi dengan menciptakan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang harus baik, efisien, efektif, dan tidak berbelit.
Adapun prioritas ketiga adalah reformasi administrasi pemerintah yang harus mulai beradaptasi dengan iklim digital.
Prioritas program itu, menurut Anas, membutuhkan kerja kolektif seperti penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka stunting membutuhkan bukan saja birokrasi yang cepat dan sensitif terhadap masalah sosial, tetapi juga tepat sasaran.
Menurut konsep sederhana Anas, jika semua guru dan aparatur sipil negara (ASN) mengampu satu orang stunting masalah tersebut bisa selesai.
Selain itu, Azwar Anas menegaskan Kementerian PANRB akan memastikan setiap ASN memiliki sasaran kinerja yang jelas.
Menteri PANRB juga akan fokus terhadap digitalisasi di semua lini pemerintahan. Baginya, digitalisasi adalah sebuah keniscayaan.
Menteri Anas mengungkapkan ada pola pikir yang berpendapat bahwa mengurus perizinan di pelayanan pemerintah lebih rumit daripada mengurus urusan sektor swasta yang bisa diselesaikan dengan smartphone.
