Tak Cukup Jabatan Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa Juga Didesak Berhenti dari Jabatan Menteri

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Para santri bukan hanya menginginkan Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PPP, tertapi juga MenteriPerencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Pembangunan Perencanaan Nasional (Bappenas).

Hal itu diungkapkan koordinator aksi para santri, Guntur Harahap, saat berunjuk rasa, Selasa 6 September 2022.

Guntur menyatakan sangat mengapresiasi PPP yang berani memecat Suharso dari jabatan Ketua Umumnya.

Guntur dan kawan-kawan melakukan aksinya di depan Kantor Bappenas tempat Suharso beraktivitas.

“Pernyataan Suharso beberapa waktu lalu menyinggung hati para santri,” ujar Guntur.

Suharso Monoarfa diberhentikan sebagai Ketua Umum PPP oleh Majelis Mahkamah Partai dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) beberapa waktu lalu.

Suharso diberhentikan buntut dari ucapannya terkait “kiai amplop” dan hal lainnya yang dinilai tidak sesuai dengan AD/ART partai.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini