Australia Kekurangan Pekerja, Upah Buruh Migran akan Dinaikkan

Baca Juga

MATA INDONESIA, SYDNEY – Kabar gembira bagi para buruh migran atau asing yang ingin bekerja di Australia. Negara ini sedang kekurangan pekerja untuk mengisi banyak sekali jenis pekerjaan.

Untuk memancing supaya buruh migran bisa datang ke Australia, Pemerintah Australia mendukung pencabutan ambang batas pendapatan untuk beberapa pekerja migran.

Masalah migrasi terampil ini menjadi fokus pada pertemuan puncak pekerjaan pemerintah. Perdana Menteri Anthony Albanese mendesak kompromi antara pengusaha dan serikat pekerja untuk mengatasi tantangan ekonomi utama negara itu.

Menteri Keterampilan dan Pelatihan Brendan O’Connor mengatakan pihaknya akan menaikkan jumlah migran permanen menjadi 195.000 pada tahun 2022. Naik sebesar 35.000. Hal ini untuk membantu bisnis yang kekurangan staf dan mengurangi ketergantungan pada pekerja jangka pendek.

Kekurangan staf dan pekerja migran karena lamanya waktu pemrosesan visa di Australia, yang menyebabkan sekitar satu juta calon pekerja terjebak dalam ketidakpastian.

Berbicara di televisi ABC, O’Connor mengatakan pemerintah akan memeriksa peningkatan Ambang Pendapatan Migrasi Terampil Sementara. Yang telah berada di 53.900 dolar setahun (Rp546 juta) sejak 2013.

”Saya pikir harus ada tindakan itu,” katanya.

Kekurangan staf, baik di industri berketerampilan tinggi dan bergaji lebih rendah seperti perawatan lansia, agak sulit setelah pandemi Covid-19. Apalagi Australia menutup semua perbatasan selama hampir dua tahun. Hal ini membuat banyak pekerja liburan dan pelajar asing pergi.

Tingkat pengangguran Australia sekarang berada di dekat level terendah 50 tahun di 3,4%. Namun tetap saja kekurangan tenaga kerja.

Australia bersaing dengan ekonomi maju lainnya, seperti Jerman dan Kanada, untuk menarik lebih banyak imigran berketerampilan tinggi. Hal ini  karena populasi yang menua dan semakin besarnya permintaan dari kalangan industri.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini