Gandeng IKM dan UMKM, KADIN DKI Gelar Djakarta Festival 2022

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pandemi yang melanda selama dua tahun terakhir berdampak signifikan pada perekonomian Indonesia. Hampir semua bidang bisnis di skala besar maupun kecil ikut terpuruk.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pun tidak luput dari imbas pandemi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), sebanyak 77,95 persen UMKM di Indonesia terdampak pandemi Covid-19 di 2021.

Padahal UMKM merupakan pilar terbesar yang menopang perekonomian Indonesia. UMKM memiliki kontribusi sebesar 61,97 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau setara dengan Rp. 8.500 triliun pada tahun 2020. UMKM juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar yaitu 97 persen dari daya serap dunia usaha pada tahun 2020.

Dalam rangka memulihkan kondisi perekonomian tanah air, Kamar Dagang Indonesia (KADIN) DKI Jakarta merangkul Industri Kecil Menengah (IKM) dan UMKM melalui Djakarta Festival 2022. Acara ini dapat diakses secara gratis oleh seluruh masyarakat, hanya dengan syarat mematuhi protokol kesehatan dan sudah mendapat vaksinasi Covid-19.

Bagi masyarakat yang belum mendapat vaksin booster atau dosis ketiga, booth vaksin juga tersedia secara gratis di Djakarta Festival. Bertempat di Parkir Timur Senayan, Djakarta Festival akan berlangsung selama tiga hari, Jumat-Minggu, 26-28 Agustus 2022.

“KADIN DKI Jakarta sebagai pihak penyelenggara bertujuan untuk mengukuhkan komitmen antar pemangku kepentingan agar berpihak dan berkolaborasi bersama dalam mengangkat kembali IKM dan UMKM DKI Jakarta, khususnya setelah dilanda Pandemi Covid 19,” ujar Ketua Umum KADIN DKI Jakarta, Diana Dewi.

KADIN DKI Jakarta dalam RAPIMPROV III/2022 kali ini, terinspirasi dari penyelenggaraan Event Pekan Raya Jakarta (PRJ) pertama pada 5 Juni-20 Juli 1968. Sedikit menilik ke belakang, Saat itu penyebutannya masih menggunakan nama Djakarta Fair dan dicetuskan oleh Ketua KADIN saat itu yakni Syamsudin Mangan. Djakarta Festival akan diikuti oleh 300 peserta IKM dan UMKM di bidang usaha kuliner, fashion, craft dan technopreneur dengan produk.

“Konsep besar Djakarta Festival dalam kegiatan ini adalah nobody left behind. Artinya, semua lapisan diajak berkolaborasi terlibat. KADIN DKI Jakarta ingin melakukan tindakan nyata supaya UMKM milik disabilitas bisa sejajar dengan UMKM lainnya. Keterlibatan disabilitas sebagai bagian dari masyarakat ini berdampingan dengan pilar lainnya yakni pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat umum,” katanya.

“Semoga Djakarta Festival yang merupakan bagian dari program kerja KADIN DKI Jakarta ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menjadi pembangkit semangat promosi produk dalam negeri agar bangga dengan buatan Indonesia. Dampak selanjutnya adalah meningkatkan lapangan kerja dan secara tidak langsung meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional pasca Covid,” ungkapnya.

Penyelenggaraan Djakarta Festival juga menggandeng Komunitas World Clean Up Day (WCD) yang mendukung terkait kebersihan acara. Keterlibatan Komunitas WCD sekaligus dalam rangka menggaungkan peringatan Hari Bersih-Bersih Seluruh Dunia yang jatuh pada 19 September 2022. Tidak ketinggalan artis ternama seperti Kahitna, Andra & Backbone didatangkan untuk menghibur pengunjung sekaligus memeriahkan acara.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Pastikan Penanganan Kasus Air Keras Berjalan Adil dan Terbuka

Oleh: Agung Wicaksana )*Komitmen pemerintah dalam memastikan tegaknya keadilan kembaliditegaskan dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Perhatian serius dari berbagai pihak menunjukkan bahwakasus ini tidak hanya dipandang sebagai tindak kriminal semata, tetapijuga sebagai ujian terhadap integritas sistem hukum di Indonesia. Dalamkonteks ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa proses hukumberjalan secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan bahwa keadilanharus hadir secara nyata di tengah masyarakat. Ia menilai bahwa proses hukum yang transparan bukan hanya menjadi kebutuhan korban, tetapijuga menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadapinstitusi negara. Oleh karena itu, pemerintah mendorong agar setiaptahapan penanganan perkara dilakukan secara akuntabel dan terbuka.Penegasan agar proses dilakukan terbuka muncul sebagai respons atasperkembangan kasus yang menimpa aktivis yang juga terlibat dalamorganisasi advokasi hak asasi manusia. Pemerintah melihat bahwa kasusini memiliki dimensi yang luas, sehingga penanganannya harus dilakukandengan kehati-hatian dan profesionalitas tinggi. Dalam pandanganpemerintah, transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dariupaya menjaga marwah hukum.Lebih lanjut, Gibran Rakabuming Raka juga menekankan pentingnyapenguatan sistem peradilan melalui pelibatan pihak-pihak profesionalyang memiliki rekam jejak dan integritas kuat. Kehadiran hakim ad-hoc dalam proses persidangan dinilai sebagai langkah strategis untukmemastikan objektivitas serta memperkuat kepercayaan masyarakatterhadap hasil akhir proses hukum. Langkah ini sekaligus menunjukkanbahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penyelesaian kasus, tetapijuga pada kualitas prosesnya.Di sisi lain, perkembangan penyidikan menunjukkan progres yang signifikan. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian, menyampaikan bahwa penyidikan yang dilakukan olehaparat telah mencapai tahap yang cukup maju. Berdasarkan koordinasidengan penyidik Puspom TNI, proses tersebut telah mencapai sekitar 80 persen. Hal ini mencerminkan keseriusan aparat dalam mengungkap faktasecara menyeluruh.Meski demikian, penyidik masih melengkapi sejumlah alat bukti pentingguna memperkuat konstruksi perkara. Hasil visum korban dari rumah sakitserta keterangan langsung dari korban menjadi elemen krusial yang harusdipenuhi. Kelengkapan bukti ini dinilai sebagai kunci untuk memastikanbahwa proses hukum berjalan secara akurat dan tidak menyisakan celahyang dapat merusak keadilan.Komnas HAM juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses penyidikan. Lembaga tersebut mendorong adanya ruang pengawasaneksternal sebagai bentuk akuntabilitas publik. Langkah ini dianggappenting untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai prinsiphukum yang berlaku, sekaligus mencegah munculnya keraguan di tengahmasyarakat.Perkembangan lain yang memperkuat keyakinan publik adalah penetapanempat prajurit TNI sebagai tersangka dalam kasus ini. Langkah inimenjadi indikator bahwa proses penegakan hukum dilakukan secaraserius dan tidak pandang bulu, dengan penerapan pasal penganiayaansesuai ketentuan yang berlaku.Langkah tersebut mencerminkan komitmen institusi dalam menjagaprofesionalitas serta menjunjung tinggi prinsip keadilan. Penegakanhukum terhadap anggota institusi sendiri menunjukkan bahwa tidak adapihak yang berada di atas hukum. Hal ini menjadi pesan penting bagimasyarakat bahwa negara hadir dalam memastikan keadilan ditegakkantanpa diskriminasi.Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, turutmenegaskan pentingnya proses hukum yang terbuka dan berkeadilan. Iamenyampaikan bahwa pemerintah mendorong agar peradilanberlangsung secara transparan, objektif, dan imparsial. Sikap ini sejalandengan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa proses hukum tidakterpengaruh oleh intervensi dari pihak mana pun.Dalam penjelasannya, Natalius Pigai juga mengaitkan dorongan tersebutdengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar kasus inidiusut secara menyeluruh hingga tuntas. Arahan tersebut dipahamisebagai bentuk komitmen tertinggi dari pemerintah untuk memastikanbahwa keadilan benar-benar ditegakkan.Meski demikian, pemerintah tetap menjaga prinsip pemisahan kekuasaandalam sistem hukum. Proses peradilan sepenuhnya menjadi kewenanganaparat penegak hukum, sehingga tidak ada intervensi dari pihak eksekutifdalam menentukan jalannya persidangan. Prinsip ini menjadi pentinguntuk menjaga independensi lembaga peradilan serta memastikan bahwaputusan yang dihasilkan benar-benar berdasarkan fakta dan hukum.Selain itu, pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak terburu-buru dalam memberikan penilaian. Opini publik yang berkembang secaraprematur berpotensi mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memberikan ruang bagi aparatuntuk bekerja secara profesional dan menyelesaikan kasus ini secaraobjektif.Keseluruhan langkah yang diambil menunjukkan bahwa pemerintah tidakhanya berfokus pada penyelesaian kasus, tetapi juga pada penguatansistem hukum secara keseluruhan. Kasus ini menjadi momentum pentinguntuk menunjukkan bahwa negara memiliki kapasitas dan komitmendalam menegakkan keadilan.Dengan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembagapengawas, proses penanganan kasus penyiraman air keras terhadapAndrie Yunus diharapkan dapat berjalan hingga tuntas. Lebih dari itu, proses ini juga diharapkan menjadi contoh bahwa keadilan dapatditegakkan secara terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkankepada masyarakat luas.*) Pengamat Hukum dan Keamanan Nasional
- Advertisement -

Baca berita yang ini