Tiket Pesawat Naik, Okupansi Hotel di Yogja Turun sampai 50 Persen

Baca Juga

MATA INDONESIA, YOGYA-Ketua PHRI Daerah Istimewa Yogyakarta, Deddy Pranowo Eryono membeberkan, okupansi hotel di Kota Yogja mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya.

Deddy menyebutkan pada Juni-Juli lalu okupansi menyentuh angka 80-90 persen. Hal itu juga didukung dengan beragam gelaran MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition).

“Agustus ini, dibanding Juni-Juli, turunnya MICE cukup banyak. Saat ini rata-rata 40-50 persen,” katanya.

Deddy menyebut, transportasi udara adalah salah satu penyokong okupansi hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun naiknya harga tiket pesawat menimbulkan keengganan orang naik pesawat.

“Padahal DIY punya Yogyakarta International Airport (YIA) yang megah. Itu jadi salah satu daya tarik orang datang ke Jogja,” ujarnya

Deddy juga mengatakan, sebagian besar wisatawan luar Jawa memilih menggunakan pesawat. Lantaran didukung dengan efisiensi waktu perjalanan.

“Harga tiket sudah naik. Ini memberatkan. Kami bicara pangsa pasar luar Jawa. Mereka kebanyakan ke Jogja masuk menggunakan pesawat. Jadi ada yang menunda dan batal,” katanya.

Berdasar pengamatan Deddy, rata-rata maskapai menaikkan harga tiketnya dua kali lipat. Bahkan, dia menjumpai ada maskapai yang mematok kenaikan harga sampai tiga kali lipat.

“Kenaikan cukup tajam. Kami mengerti, tapi apakah pemerintah tidak bisa membantu pelaku pariwisata? Organda biasanya menjemput ke bandara sekarang berkurang,” sebutnya.

Namun, Deddy mengaku tidak mau tinggal diam. Pihaknya kini tengah menyusun strategi untuk mendongkrak kenaikan okupansi hotel menjadi 60-70 persen. Mereka membidik daerah dengan kunjungan tertinggi ke DIY.

“Kami lakukan promosi ke daerah wisatawan di dalam Jawa. Kami berupaya mendongkrak okupansi di jalur darat,” ungkapnya.

Reporter: Abraar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Menutup Kesenjangan Layanan Kesehatan melalui Koperasi Desa

Oleh: Yandi Arya Adinegara )*Kesenjangan layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masihmenjadi pekerjaan rumah besar dalam pembangunan nasional. Di satu sisi, kota-kota besar menikmati akses rumah sakit modern, tenaga medis memadai, sertadistribusi obat yang relatif lancar. Di sisi lain, banyak desa masih menghadapiketerbatasan fasilitas kesehatan, minimnya ketersediaan obat, hingga rendahnyaketerjangkauan layanan bagi masyarakat.Dalam konteks inilah, langkah pemerintah menghadirkan Koperasi Desa/Kelurahan(Kopdes) Merah Putih sebagai simpul layanan kesehatan sekaligus pusat ekonomidesa patut diapresiasi sebagai terobosan strategis dan relevan dengan kebutuhanzaman.Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih tidakhanya dirancang sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga menjadi ujungtombak pelayanan kesehatan masyarakat desa. Setiap koperasi akan dilengkapidengan gerai obat dan klinik kesehatan, sebuah inovasi yang secara langsungmenyasar persoalan klasik: keterbatasan akses layanan kesehatan di wilayah pedesaan. Pernyataan ini bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari desainkebijakan yang terintegrasi lintas sektor.Selama ini, salah satu persoalan mendasar adalah masih adanya warga desa yang belum terjangkau oleh program jaminan kesehatan nasional. Kehadiran klinik desaberbasis koperasi membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan layanankesehatan yang lebih dekat, murah, dan mudah diakses. Ferry Juliantonomenekankan bahwa pemerintah ingin memastikan masyarakat desa memperolehjaminan pelayanan kesehatan yang layak, melalui sinergi antara Kementerian Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan.Langkah kolaboratif ini diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahamanantara Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito. Kerja sama tersebut tidak hanya bertujuanmemperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional...
- Advertisement -

Baca berita yang ini