Kelola Lahan Kosong, Jokowi Dorong Produktivitas Tanaman Pangan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Mengantisipasi krisis pangan yang melanda sebagian besar negara di dunia membuat Presiden Joko Widodo untuk mengarahkan banyak pihak dalam mengelola lahan kosong untuk kembali ditanami berbagai jenis pangan.

Menyusul kabar tersebut, diketahui 300 juta masyarakat di dunia sudah mengalami kekurangan pangan akut hingga kelaparan.

Menurut Jokowi, bila tidak di cari solusinya akan banyak negara dan jumlah warga kelaparan yang bertambah.

“300 juta lebih orang lebih sekarang ada pada kekurangan pangan akut dan kelaparan. Di beberapa negara sudah mulai, mulai, mulai,” jelas Jokowi usai menanam kelapa genjah dan tanaman sela di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah, Kamis 11 Agustus 2022.

Angka masyarakat yang kelaparan di dunia bisa bertambah hingga 800 juta lebih jika lahan kosong tidak digunakan sebaik mungkin, untuk itu produktifitas penggunaan lahan di Indonesia harus segara dilaksanakan menyusul isu tersebut.

“Dan diperkirakan kalau ini tidak ada solusi bisa masuk ke 800 juta orang akan kekurangan pangan dan kelaparan. Inilah kenapa kita ingin lahan yang tidak produktif, itu diproduktifkan,” katanya.

Jokowi mengutarakan, jika masyarakat di desa bisa menanam cabai sendiri di polybag atau pekarangan rumah akan membantu krisis pangan yang ada. Hal itu juga dapat mencegah terjadinya kelangkaan serta kenaikan harga cabai.

“Urusan cabai, ini harusnya rumah tangga- rumah tangga di desa itu bisa nanam itu di polybag, di pekarangannya. Sehingga, tidak ada yang namanya kita ini kekurangan cabai atau harga cabai naik drastis,” ujarnya.

Tidak hanya krisis pangan, Presiden Jokowi juga menyebut dunia menghadapi kenaikan harga gas hingga lima kali lipat serta bensin dua kali lipat. Kondisi seperti ini menurutnya tidak hanya dialami oleh negara besar tapi juga negara kecil.

“Beberapa negara yang tidak kuat ambruk karena sudah tidak memiliki uang cash baik untuk membeli energi bensin dan gas atau membeli pangan,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini