 dalam kasus terbunuhnya Brigadir J){kind=link}
MATA INDONESIA, JAKARTA – Bharada Richard Eliezer alias Bharada E akan mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus terbunuhnya Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam.
Hal itu diungkapkan pengacara baru Bharada E, Deolipa Yumara usai bertemu kliennya di Mabes Polri, Sabtu 6 Agustus 2022 malam.
Selain menjadi Justice Collaborator, Bharada E akan meminta perlindungan hukum kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Senin 8 Agustus 2022.
Lalu apa yang didapat Bharada E jika menjadi Justice Collaborator?
Justice collaborator adalah pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum membongkar kasus tindak pidana tertentu yang terorganisir dan menimbulkan ancaman serius.
Tindak pidana tersebut seperti korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana terorganisir lainnya.
Istilah justice collaborator dapat ditemukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
Aturan itu juga menjadi jaminan dalam upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk pengungkapan kasus tertentu.
Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, seseorang dapat dikategorikan sebagai justice collaborator jika: merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.
Hal itu bisa terjadi jika keterangan dan bukti-bukti yang diberikannya dinyatakan jaksa penuntut umum sangat penting dan dapat membantu pengungkapan kasus, mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran lebih besar, dan mengembalikan aset atau hasil dari tindak pidana tersebut.
Keuntungan menjadi Justice Collaborator Dalam menjalankan perannya, saksi pelaku akan mendapat perlindungan yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Atas perannya sebagai justice collaborator, saksi pelaku akan diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan.
Menurut Pasal 10A UU Nomor 31 Tahun 2014, penanganan khusus yang akan diberikan berupa: pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa atau narapidana yang diungkap tindak pidananya.
Begitu juga dengan pemisahan pemberkasan dalam proses penyidikan/penuntutan antara saksi pelaku dengan tersangka/terdakwa yang diungkapkannya; memberikan kesaksian di persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
Selain itu, saksi pelaku juga akan diberikan penghargaan atas kesaksiannya berupa keringanan penjatuhan pidana atau pembebasan bersyarat, pemberian remisi tambahan dan hak narapidana lain sesuai peraturan yang berlaku.
Dalam pemberian penghargaan ini, hakim dwajibkan untuk tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.