Gagal Rilis, Sutradara ‘Batgirl’ Ungkap Dapat Surel dari CEO Marvel, Ajak Garap Proyek Baru?

Baca Juga

MATA INDONESIA, LOS ANGELES – Adil dan Bilall sempat menyutradarai film DC yang bertajuk ‘Batgirl’. Sayangnya, film itu tidak jadi rilis karena adanya masalah internal dari Warner Bros.

Setelah mendapat kabar filmnya tak jadi rilis, Adil dan Bilall mengungkapkan bahwa mereka mendapatkan surel dari presiden Marvel Studios.

Melansir dari Just Jared, Kevin Feige selaku CEO Marvel Studios mengirimkan surel pada kedua sutradara ‘Batgirl’. Ia mengungkapkan perasaannya setelah mendengar berita filmnya dibatalkan rilis.

“Teman-temanku, aku harus menghubungi dan memberi tahu kalian bahwa kami semua memikirkan kalian berdua. Karena berita indah tentang pernikahan (selamat!) dan berita mengecewakan tentang Batgirl. Sangat bangga dengan kalian untuk semua pekerjaan luar biasa yang kalian lakukan dan terutama Ms. Marvel tentu saja! Tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya untuk kalian. Berharap untuk melihat kalian segera,” tulis Kevin dalam surelnya.

Foto: Just Jared

Sebelumnya, Adil dan Bilall pernah menjadi bagian produser eksekutif untuk serial ‘Ms. Marvel’. Masih belum diketahui apa maksud dari surel Kevin.

Kemungkinan besar proyek baru yang akan Marvel garap bersama kedua sutradara ini akan terjadi lagi di masa yang akan datang.

Sementara itu, kedua sutradara ini juga mengaku kecewa dan sedih setelah mendengar bahwa film garapanya itu gagal dirilis. Baca selengkapnya di sini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sekolah Rakyat dan Komitmen Pencegahan Korupsi Sejak Awal

*) Oleh: Aditya NugrohoProgram Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluasakses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi masyarakat miskin sertakelompok rentan. Kehadiran program ini mencerminkan komitmen kuat pemerintahdalam membangun sumber daya manusia unggul sekaligus memperkuat pemerataanpendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Sekolah Rakyat tidak hanya menjadikebijakan pendidikan semata, tetapi juga menjadi sarana penting dalam membukapeluang mobilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secaraberkelanjutan.Pemerintah terus memastikan pelaksanaan program berjalan efektif melaluipenguatan tata kelola, peningkatan kualitas fasilitas pendidikan, serta pengawasanyang akuntabel dan transparan. Langkah tersebut dilakukan agar setiap anggarannegara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peserta didik, mulai daripeningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan karakter, hingga penciptaangenerasi muda yang berdaya saing. Dengan dukungan pengawasan yang baik dan sinergi seluruh pihak, Program Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi fondasikuat dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan mempercepat pembangunanmanusia Indonesia yang maju dan berkeadilan.Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pengawasan menyeluruh menjadikunci agar program strategis pemerintah tidak hanya berfokus pada penyerapananggaran, tetapi juga mampu menghadirkan layanan dan fasilitas pendidikanberkualitas bagi masyarakat. Pernyataan tersebut memperlihatkan komitmen kuatpemerintah dan lembaga pengawas dalam memastikan setiap program sosial berjalanefektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam konteksProgram Sekolah Rakyat, penguatan tata kelola dan pemetaan risiko sejak awalmenjadi langkah penting untuk menjaga kualitas layanan pendidikan sekaligusmemperkuat kepercayaan publik terhadap program pemerintah.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu langkah strategis pemerintahdalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Kehadiran program ini mencerminkan komitmen negara dalam membangun sumberdaya manusia unggul sekaligus memperkuat pemerataan pendidikan di berbagaidaerah. Melalui program tersebut, pemerintah tidak hanya berupaya menyediakanfasilitas pendidikan yang layak, tetapi juga membuka peluang mobilitas sosial bagigenerasi muda agar memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkankualitas hidup mereka di masa depan.Perhatian KPK terhadap informasi mengenai pengadaan perlengkapan sekolah juga menunjukkan bahwa sistem pengawasan negara kini semakin responsif dan preventif. Klarifikasi terhadap berbagai isu yang berkembang di ruang publik menjadi bagiandari upaya menjaga transparansi serta memastikan masyarakat memperolehinformasi yang utuh dan proporsional. Pendekatan terbuka seperti ini mencerminkansemangat pemerintahan yang akuntabel dan modern, di mana pengawasandijalankan sebagai instrumen penyempurnaan kebijakan demi kepentinganmasyarakat luas. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa angka yang beredar merupakan pagu anggaran, bukan harga pembelian riil. Penjelasan tersebutmenjadi bentuk keterbukaan pemerintah dalam menjaga pemahaman publik agar tidak muncul persepsi yang keliru terhadap pengelolaan Program Sekolah Rakyat. Transparansi informasi seperti ini penting untuk memperkuat kredibilitas program sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Komitmen Kementerian Sosial membuka ruang pengawasan dan pendampingan dariKPK juga menjadi sinyal positif bahwa pemerintah mendorong budaya birokrasi yang semakin profesional, terbuka, dan berintegritas. Kolaborasi antarlembagamemperlihatkan adanya kesadaran bersama bahwa program sosial berskala besarmemerlukan pengawasan yang kuat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan pengawasan yang terintegrasi, kualitas program dapat terus dijaga sehinggamanfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan, khususnyaanak-anak dari keluarga kurang mampu yang sangat membutuhkan dukungan negara dalam memperoleh pendidikan yang layak.Di sisi lain, perhatian Wakil Ketua KPK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini