MATA INDONESIA, KUPANG – Nusa Tenggara Timur (NTT), secara khusus di Timor Barat, salah satu daerah penghasil mangan terbesar di Indonesia. Kualitas dan kadar mangan di daerah ini mencapai 56 persen (high trade), atau termasuk golongan mangan komersial yang memiliki kualitas tertinggi di dunia.
Diperkirakan, industri mangan akan menghasilkan ekspor kurang lebih Rp 2 triliun untuk NTT. Presentase kualitas mangan di Timor Barat mencapai (52%-56%), kadar besi rendah (0,08%), alumina (2%).
Berdasarkan kualitas tersebut, mangan di NTT dijadikan sebagai pilihan utama produsen-produsen alloy (logam campuran) di negara-negara maju seperti Cina dan negara-negara Eropa lainnya yang membantu mengurangi biaya unit operasional peleburan, selain itu untuk kepentingan energi baterai yang sekarang ini menjadi konsolidasi kepentingan ekonomi dunia.
Menurut Kepala Divisi Advokasi WALHI NTT Umbu Tamu Ridi, SH.,MH, fari data potensi komoditas mangan tersebut, secara geo-politik-ekonomi global, NTT menjadi sangat strategis. Saat ini para korporasi (global-lokal) menggempur NTT khususnya Timor Barat untuk kepentingan ekspansi bisnis.
“Alasannya jelas, mangan sebagai salah satu bahan galian yang sangat strategis dalam sektor industri dan sebagai komponen penting untuk pencampuran baja. Besi baja sendiri sangat diperlukan dalam sektor industri besar seperti pembuatan pesawat terbang, outomotif dan sejenisnya. Hampir 90 persen biji mangan digunakan untuk tujuan metalurgi, yakni untuk proses produksi besi-baja. Sementara non-metalurgi lainnya digunakan untuk produksi baterai kering, keramik, dan gelas. Permintaan mangan dari tahun ke tahun pun meningkat drastis seiring dengan peningkatan permintaan baja global,” ujarnya dalam rilisnya, Senin 1 Agustus 2022.
Umbu Tamu juga mengungkapkan bahwa isi perut Pulau Timor didominasi oleh mineral mangan. Inilah yang menarik banyak pemodal berdatangan ke pulau tersebut. Potensi mineral mangan dikampanyekan secara luas baik oleh pemerintah maupun para calo (perpanjang tangan pemodal) untuk melihat mangan sebagai potensi yang memiliki nilai jual. Kampanye ini semakin menguat terutama untuk kepentingan energi baterai.
Hal ini disambut gencar oleh rakyat di Pulau Timor sejak tahun 2007. Para petani yang sedang mengalami gagal panen akibat sedikitnya curah hujan pada musim tanam, berbondong-bondong melakukan penggalian mangan untuk dijual dengan Rp 250 rupiah per kilogram.
“Mangan seakan menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat Timor dalam memenuhi kebutuhan hidup, tanpa mengerti dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut, baik itu terhadap kondisi ekologi yang di ambang kegentingan, sosial-budaya yang makin renggang dari waktu ke waktu, dan bahkan kesehatan masyarakat yang makin terpuruk,” katanya.
Melihat kondisi ini, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT melakukan pemantauan di beberapa lokasi pertambangan. Pemantauan ini hendaknya menjadi bahan pembanding dalam upaya pemulihan dan perbaikan ekologi di Pulau Timor dan NTT pada umumnya.
Catatan WALHI NTT, sejak tahun 2007 lewat pemberitaan media kurang lebih sudah 30 orang korban meninggal dunia yang tertimbun dari tanah akibat tidak melakukan penggalian mangan sesuai prosedur. Dan banyak perempuan dan anak yang mengalami gangguan kesehatan seperti penyakit kulit dan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut).
“Jika diamati secara baik, perusahan pembeli batu mangan lebih untung dengan adanya pertambangan rakyat, baik yang legal maupun yang tidak legal, sebab perusahan tidak bertanggungjawab pada kerusakan lingkungan, upah kerja, jaminan sosial, izin dan sebagainya, mereka hanya menerima batu mangan yang siap dimurnikan lalu diekspor, dan tentu masyarakat yang menjadi pekerja yang membayar semua ongkos sosial yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan tersebut,” ujarnya.
Sebagai organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang advokasi lingkungan hidup, WALHI NTT menilai bahwa pertambangan bukan masa depan NTT. Oleh sebab itu, WALHI menegaskan hal-hal sebagai berikut:
Pertama, mendesak guburnur untuk mencabut dan menghentikan semua izin pertambangan jenis apa pun di seluruh NTT.
Kedua, mendesak anggota DPRD Prov. NTT untuk segera memanggil gubernur guna mempertayakan hasil evaluasi IUP di NTT dan kelanjutan dari keputusan moratorium IUP.
Ketiga, mendesak Kementerian Kehutanan segera menindak tegas dan memproses hukum perusahan pertambangan yang merusak kawasan hutan di NTT.
Keempat, mengajak seluruh komponen rakyat NTT dan semua orang yang berpihak pada hidup yang berkelanjutan untuk melakukan perlawanan terhadap usaha pertambangan yang mengeruk SDA di NTT.
