Jusuf Kalla : Anak Muda Jangan Mau Bergantung Pada Pemerintah

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Anak muda harus bisa menjadi motor penggerak ekosistem ekonomi digital Indonesia. Maka, anak muda jangan mau bergantung kepada pemerintah,  karena pemerintah yang bergantung kepada mereka.

“Kalau bukan sekarang dimulai, ya kapan lagi mau dimulai,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Gerakan Nasional 1000 Start Up di Istora Senayan Jakarta, Minggu 18 Agustus 2019.

Jika generasi muda hanya berpangku tangan, kata JK, maka Indonesia hanya akan menjadi konsumen bagi negara-negara maju yang memiliki inovasi tinggi di bidang teknologi.

Jika kita tidak membuat startup, maka kita akan terus menjadi konsumennya Jepang, konsumennya China.

Dia pun menegaskan bisnis bukan sekadar mengandalkan platform digital, tapi harus diimbangi dengan hal yang nyata.

Start up seperti tokopedia, bukalapak, traveloka, Go-Jek dan yang lainnya itu tidak hanya mengandalkan platform. Mereka bisa hidup karena ada yang membuat biskuit, baju, durian atau buah-buahan lainnya.

JK mengatakan lebih lanjut, bahwa kekayaan sumber daya alam negara-negara tersebut masih kalah jauh dibanding dengan Indonesia. Tapi mereka bisa maju karena memiliki semangat. “Indonesia jauh lebih kaya, tapi tak punya semangat sehingga belum maju-maju. Itu yang perlu kita miliki,” katanya.

Peresmian Gerakan Nasional 1000 Startup digelar di acara Ignite the Nation (Ignition) yang mempertemukan ribuan anak muda digital native dan para mentor, serta tokoh yang sukses mendirikan startup. Acara ini juga dihadiri oleh Menkominfo Rudiantara, Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti, Menkeu Sri Mulyani, Erick Tohir, Kepala Badan Ekonom Kreatif Triawan Munaf, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong. Ada juga CEO Tokopedia William Tanuwidjaja, CEO Ruang Guru Belva Devara dan lainnya.

Gerakan Nasional 1000 Startup Digital 2019 menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung ekosistem ekonomi digital di Indonesia

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini