Panitia PTT Tidak Becus, Gaji 1712 Guru di TTU Belum Dibayar Sejak April 2022

Baca Juga

MATA INDONESIA,KEFAMENANU – Sejumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Formasi Guru di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yakni sebanyak 1.712 orang terhitung 1 April 2022 hingga kini belum menerima gaji.

Menurut Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten TTU Raymundus Aluman, keterlambatan pembayaran gaji bagi para guru PTT tersebut karena tidak tersedianya alokasi jam mengajar bagi sejumlah guru yang baru ditempatkan pada sekolah-sekolah tertentu, pasca pengumuman hasil kelulusan perekrutan PTT tahun 2022 awal April lalu.

“Akibat terjadinya penumpukan guru pada sejumlah sekolah ini yang mengakibatkan beberapa guru PTT tidak mendapatkan alokasi jam mengajar. Sehingga kita sisir kembali SK-SK itu untuk diperbaiki, dan kemarin sudah selesai diperbaiki dan kita sudah dinaikkan kembali SK-SK itu kepada pimpinan untuk diatur kembali,” ujarnya, Rabu 29 Juni 2022, melansir OKEnusra.com.

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa penyebab terjadinya penumpukan guru pada sekolah-sekolah tertentu karena tidak adanya tanggapan serius dari pihak yang menangani atau panitia perekrutan PTT akan analisis kebutuhan guru yang telah dilakukan oleh dinas sendiri.

“Kita sudah melakukan pendataan, bahkan data-data kebutuhan guru sudah kita serahkan kepada pihak yang menerbitkan SK ini, hanya namanya manusia kelemahan selalu ada,” katanya.

Dari data yang diperoleh pihak Dinas PKO, terdapat kurang lebih 20% guru PTT yang menumpuk pada sejumlah sekolah sehingga perlu dilakukan yang namanya rotasi agar bisa guru-guru ini mendapatkan alokasi jam mengajar.

“Apabila keadaan sudah normal dan semua guru PTT ini sudah mendapatkan alokasi jam mengajar maka gaji mereka akan segera ditransfer ke rekening masing-masing,” ujarnya.

“Kemungkinan untuk diterbitkannya SK baru bagi para PTT guru ini sangat terbuka, karena ada sejumlah guru yang memang harus dimutasi atau di rotasi ke sekolah-sekolah yang kekurangan guru.” tambahnya.

Raymundus tidak dapat menargetkan kapan pembayaran gaji ini akan dilakukan karena masih menunggu Bupati TTU, Drs. Djuandi David yang saat ini sementara bertugas di luar daerah.

Kontributor TTU : Zenobius Yancen Abi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini