Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu Dimulai Agustus 2022

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Persiapan pemilu (pemilu) terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melalui KPU tingkat kota/kabupaten. Di Kota Bogor persiapan tahapan pemilu sudah dilakukan seperti sosialisasi tanggal pemungutan suara dan roadshow ke parpol-parpol peserta pemilu.

Ketua KPU Kota Bogor Samsuddin mengatakann salah satu tahapan pemilu akan jatuh pada 1-7 Agustus 2022.

“Ada pendaftaran partai politik itu di tanggal 1-7 Agustus,” kata Samsuddin.

Pelaksanaan pendaftaran akan dilakukan melalui DPP masing-masing daerah dan langsung direkap ke Komisi Pemilihan Umum RI. Semua berkas pendaftaran akan diunggah ke aplikasi Sipol. Kemudian KPU Kota/Kabupaten tinggal mengunggah berkas dan melanjutkan ke tahap verifikasi.

“Jadi pendaftaran partai politik tidak perlu seperti membawa banyak berkas seperti pemilu-pemilu sebelumnya karena kan semua sudah di upload,” kata Samsuddin.

Saat ini jumlah partai politik yang akan mengikuti pemilu berjumlah 20 parpol, 16 diantaranya merupakan parpol yang pernah mencalonkan di tahun 2016 dan 2019 sedangkan 4 lainnya partai yang baru bergabung.

“Mungkin jumlahnya akan bertambah seiring dengan bertambahnya partai politik baru di pusat tapi sampai hari ini yang sudah konfirmasi ke kita baru 4 jadi total 20,” lanjutnya.

Pembukaan proses pemilu 2024 baru akan dimulai pada tanggal 14 Juni mendatang, untuk itu KPU Kota Bogor telah melakukan sosialisasi pada pemerintah pusat dan daerah mengenai ragam persiapan sebelum memasuki musim pemilu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkelanjutan untuk Memperkuat Program MBG Nasional

Oleh: Rivka Mayangsari*)Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan keberhasilan Program MakanBergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional yang berfokus padapeningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di tengah pelaksanaan program berskalabesar yang menjangkau puluhan juta masyarakat setiap hari, pemerintah menegaskan bahwaevaluasi dan pembenahan berkelanjutan menjadi kunci utama agar manfaat program benar-benardirasakan secara optimal oleh masyarakat.Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi padaperluasan cakupan program, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelaksanaannya di lapangan. Menurut Presiden, keberhasilan program MBG tidak dapat diukur semata dari jumlah penerimamanfaat, melainkan juga dari ketepatan sasaran, kualitas pelayanan, serta transparansi dalampengelolaannya.Saat ini, program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat setiap hari. Jumlahtersebut menunjukkan skala besar komitmen negara dalam memberikan perlindungan sosial danpemenuhan gizi masyarakat. Cakupan program meliputi berbagai kelompok rentan yang selamaini membutuhkan perhatian khusus dari negara, mulai dari 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, hingga 868 ribu ibu hamil.Tidak berhenti di situ, pemerintah juga berencana memperluas program bantuan pangan tersebutkepada sekitar setengah juta warga lanjut usia yang hidup tanpa pendamping. Langkah inimenunjukkan bahwa negara hadir untuk memastikan kelompok paling rentan tetap mendapatkanperlindungan dan akses terhadap kebutuhan gizi yang layak.Dalam pelaksanaannya, Presiden Prabowo secara terbuka mengakui adanya dinamika dankekurangan di lapangan. Sikap terbuka tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak menutupmata terhadap berbagai persoalan yang muncul selama implementasi program. Sebaliknya, pemerintah memilih melakukan evaluasi secara agresif agar setiap kelemahan dapat segeradiperbaiki.Sebagai bentuk ketegasan, pemerintah telah menghentikan operasional ribuan unit penyedialayanan yang dinilai tidak memenuhi standar kualitas. Langkah ini memperlihatkan bahwapemerintah tidak mentoleransi penyimpangan ataupun kelalaian yang dapat merugikanmasyarakat. Program yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat harus dijalankan dengan standartinggi dan pengawasan ketat.Presiden juga mengajak seluruh elemen pengawas, termasuk legislatif dan kepala daerah, untukterlibat aktif dalam mengawal jalannya program MBG. Menurutnya, keberhasilan program nasional tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah pusat, melainkan membutuhkan sinergiseluruh pihak agar pengawasan berjalan efektif dan transparan.Langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah mencerminkan keseriusan dalam menjagaakuntabilitas program perlindungan sosial. Pemerintah ingin memastikan amanat konstitusiterkait perlindungan masyarakat miskin benar-benar terlaksana secara nyata dan tepat sasaran. Transparansi dan pengawasan menjadi fondasi penting agar kepercayaan masyarakat terhadapprogram pemerintah tetap terjaga.Komitmen penguatan program MBG juga terlihat dari langkah aktif Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang memanggil Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, untuk membahas pembenahan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pelaksanaan program MBG. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi lintas lembaga guna memastikan program berjalan lebih efektif.Dalam pembahasan tersebut, Gibran menyoroti pentingnya pembenahan internal di tubuh BGN agar pelaksanaan program semakin profesional dan terukur. Pemerintah menyadari bahwaprogram berskala nasional memerlukan sistem manajemen yang kuat serta sumber daya manusiayang kompeten agar implementasinya berjalan optimal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini