MINEWS.ID, JAKARTA – Pemindahan pusat pemerintahan Indonesia ke Kalimantan akan menyehatkan perusahaan BUMN Karya, seperti Wijaya Karya, Waskita Karya, Jasa Marga hingga Adhi Karya. Maka saham-saham mereka di lantai bursa juga bakal berkibar menarik investor.
“Target penyelesaian tahun 2024 untuk daerah inti ibu kota dan target perluasan wilayah sekitar sampai tahun 2045. Maka pembangunan ibu kota tersebut sudah pasti akan melibatkan banyak sektor, terutama sektor konstruksi, infrastruktur, dan industri dasar seperti semen dan besi,” kata divisi Research and Development Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Jericho Biere kepada minews.id, Selasa 13 Agustus 2019.
Menurut Jerocho, pada gilirannya prospek emiten kontrusksi akan sangat menjanjikan di masa datang.
Untuk menarik minat investor di masa datang, Jericho menyarankan perusahaan BUMN konstruksi perlu memperhatikan aliran dana (cash flow) dengan baik.
Aliran dana yang baik, membuat perusahaan itu bisa menjadi pilihan aman bagi investor untuk menanamkan uangnya.
Dia juga optimis, daerah yang mengitari pusat pemerintahan tersebut akan memiliki kesempatan berkembang lebih baik lagi.
Apalagi penataan kantor adminstrasi kepemerintahan diciptakan lebih berdekatan antar kementerian sehingga bakal lebih efisien dan efektif untuk kolaborasi menjalankan kebijakan strategis bagi negara.
Saat ini kantor-kantor pemerintah tersebar dalam jarak yang lumayan jauh satu sama lain.
Jericho juga yakin binis akan berkembang ketika pemukiman semakin banyak, sehingga roda ekonomi akan berjalan, meski membutuhkan waktu lama. Tetapi Bappenas memiliki timeline waktu yaitu pembangunan dimulai tahun 2021 hingga 2024, sehingga pusat pemerintahan bisa pindah ke sana.
Sedangkan perluasan daerah untuk dipenuhi penduduk dimulai tahun 2025 hingga tahun 2045.
Dia juga yakin biaya yang dibutuhkan akan sangat mahal sehingga sumbernya harus terbuka dari mana saja. Seperti yang telah disampaikan Bappenas di awal pendanaan pembangunan pusat pemerintahan itu akan berasal dari kerjasama antara pemerintah dan badan usaha BUMN maupun swasta.
Tidak tertutup kemungkinan membuka pendanaan dari investor asing. Untuk itu pemerintah harus memastikan regulasi yang jelas, menguntungkan dan memudahkan pengembang. Selain itu, perlu dikelola dan diawasi dengan seksama.
Jericho juga menilai pemindahaan pusat pemerintahan itu akan turut mendorong daerah lain di Indonesia untuk dikembangkan tidak terpusat di satu daerah saja. Membuat daerah itu semakin berkibar.
