Jerman Tanggapi Keras Rencana Pembangunan Pemukiman Ilegal Israel di Tepi Barat

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA - Rencana Israel melanjutkan pembangunan lebih dari 200 unit pemukiman di Tepi Barat Sungai Jordan mendapat respons keras dari internasional, terutama Jerman.

Pemerintah Jerman menyebut tindakan Israel itu adalah ilegal, karena dilakukan di tengah penyelesaian konflik dengan Palestina yang belum menemui kesepakatan. Jerman juga menyebut pembangunan itu dilakukan Israel secara sepihak, tanpa menghargai proses perundingan dari kubu Palestina.

Mengutip WAFA, Kamis 8 Agustus 2019, Kementerian Luar Negeri Jerman berkata bahwa pembangunan pemukiman yang nantinya berada di bawah kekuasaan Israel itu tidak sah dan melanggar hukum.

Pernyataan itu menyebut pemberian izin buat pembangunan rumah di daerah itu mesti dilakukan sejalan dengan persetujuan Pemerintah Otonomi Palestina, dan terlepas dari keputusan apapun mengenai kemungkinan perluasan permukiman Yahuo.

Sebelumnya, Israel telah menyepakati pembangunan 2.300 rumah baru bagi warganya di Tepi Barat. Kesepakatan itu diteken oleh Komite Perencanaan Tinggi Israel, beberapa hari lalu.

Sebelum Pemilu April lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji akan mengambil alih permukiman di Tepi Barat. Langkah itu sejak lama didukung oleh hampir semua legislator dalam aliansi partai sayap kanan dan partai religius Israel.

Memasukkan pemukiman pada skala besar di Tepi Barat berpotensi mematikan solusi dua negara. Padahal, penyelesaian konflik Israel-Palestina menjadi fokus yang diupayakan dunia internasional.

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini