Indonesia Masuki Era Endemi Covid-19, Tantangan Ekonomi Makin Besar

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Tahun 2023, Indonesia sudah memasuki era endemi Covid-19. Meski begitu masih ada sejumlah tantangan ekonomi yang sulit dihadapi di 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan hal itu usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi terkait rancangan rencana kerja pemerintah dan pagu indikatif tahun 2021 di Kantor Presiden, Kamis 14 April 2022.

”Kondisi tahun 2023 pandemi yang akan mulai menurun dan kemudian masuk ke pada periode endemi. Sehingga ini akan menjadi salah satu hal yang akan mengurangi beban dan juga mengurangi tekanan terhadap masyarakat dan perekonomian,” ujarnya.

Namun disisi lain, terdapat tantangan baru yang muncul akibat ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Ketegangan geopolitik tersebut menyebabkan kenaikan harga-harga komoditas. Dan kemudian mendorong inflasi tinggi di seluruh dunia. Terutama di negara-negara yang sekarang ini negara maju. Hal ini membuat pemulihan ekonomi global terganggu.

”Kenaikan komoditas dan inflasi yang tinggi menyebabkan pengetatan kebijakan moneter. Baik dari sisi likuiditas, maupun suku bunga yang kemudian akan menimbulkan potensi volatilitas arus modal. Dan juga nilai tukar serta tekanan pada sektor keuangan,” katanya.

Berdasarkan proyeksi berbagai lembaga keuangan seperti, OECD yang memangkas pertumbuhan ekonomi dunia di 2023 dari yang semula 4,5 persen menjadi hanya 3,5 persen. Bank Dunia juga turut merevisi pertumbuhan ekonomi dunia dari 4,4 persen menjadi 3,5 persen.

Kemudian WTO juga meramalkan pertumbuhan ekonomi dunia akan melemah dari 4,4 persen ke 3,1 persen hingga 3,7 persen.

Begitu juga dengan inflasi juga akan mengalami kenaikan. Menurut Bank Dunia, inflasi di negara-negara maju akan naik dari 3,9 persen ke 5,7 persen, sedangkan di negara-negara emerging atau berkembang akan mengalami tekanan inflasi dari 5,9 persen ke 8,6 persen.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini