BIN: IKN Nusantara akan Jadi Pusat Pertumbuhan Baru

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan yakin pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia.

Pertumbuhan yang selama ini terpusat di Jawa harus diperluas ke kawasan lain.

Kalimantan dipilih karena posisi dan potensinya yang ideal untuk tumbuh berkelanjutan.

“Pemindahan IKN ke kawasan yang relatif mentah tapi sangat potensial ini berdasarkan visi ekonomi berkelanjutan. Tidak hanya dari aspek lingkungan hidup, tapi juga aspek pertumbuhan ekonomi,” kata Budi Gunawan, Sabtu 2 April 2022.

“Potensi ini pada saatnya nanti akan menjadi mesin pertumbuhan secara berkelanjutan,” katanya.

Menurut Budi Gunawan, tahun ini pemerintah masih membangun infrastruktur dasar KIPP. Kemudian nantinya baru pembangunan Istana dan gedung-gedung pemerintahan.

Sehingga, pemindahan aparatur negara sudah bisa terlaksana bertahap hingga 2024. Secara simultan, pemerintah melalui APBN juga akan membangun infrastruktur dasar di seluruh kawasan IKN. Dan ini akan menjadi pemicu pembangunan berkelanjutan tadi.

“Pendanaan urunan masyarakat dalam pengertian filantropi atau sumbangan hanya sebagian saja. Sebagai simbol gotong royong Bangsa mewujudkan ibu kota negaranya. Selebihnya, energi pertumbuhan IKN tetap berasal dari potensi ekonominya yang berkelanjutan,” kata Budi Gunawan.

Urun dana masyarakat dalam perspektif ekonomi berkelanjutan, menurut Budi Gunawan, adalah skema pembiayaan campuran (blended finance). Pola seperti ini biasanya untuk menyukseskan proyek-proyek kolosal di berbagai belahan dunia.

Skema ini tidak hanya mampu mengumpulkan modal yang besar. Tetapi juga bisa memberikan energi pertumbuhan yang sangat panjang. Karena mensinergikan banyak sumber daya untuk satu tujuan besar.

”Skema blended finance ini ada di Undang-undang Nomor 13/2022 tentang IKN. Bahwa selain dana dari APBN, pembiayaan IKN Nusantara juga menggabungkan dana dari BUMN, potensi daerah, perbankan nasional, perusahaan swasta, hingga individu entrepeneur masyarakat,” ujarnya.

“Skema ini dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan IKN untuk menjadi pusat pertumbuhan 10, 20 tahun ke depan,” ujar Budi Gunawan.

Tantangannya adalah bagaimana membuat instrumen dengan fitur keuangan berkelanjutan yang menarik. Terutama, dengan menghilangkan atau menurunkan risiko-risiko dan menaikkan kelayakan investasi untuk jangka menengah dan panjang.

“Ini strategi besar dan berjangka panjang untuk masa depan IKN Nusantara. Belajar dari kegagalan pemindahan ibu kota negara lain. Kita harus mengoptimalkan potensi ekonomi berkelanjutan IKN Nusantara sejak awal,” katanya.

Adapun potensi ekonomi berkelanjutan IKN Nusantara tersebut di antaranya menarik investasi untuk menumbuhkan kawasan dengan 6 klaster. Yaitu

  • Teknologi bersih
  • Farmasi
  • Pertanian
  • Ekowisata
  • Kimia
  • Energi rendah karbon

Dan penambahnya dua klaster pendukung berupa pendidikan abad 21 dan smart city-pusat industry 4.0.

“IKN juga sangat potensial menjadikan superhub logistik untuk kawasan Tengah, Timur, dan Utara Indonesia. Kegagalan pemindahan ibukota negara lain karena absennya industri. Ketiadaan energi pertumbuhan,” katanya.

 

 

 

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Menjaga Harmoni Sosial melalui Peningkatan Kesejahteraan Buruh

*) Oleh : Dewi AnjaniKesejahteraan buruh merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitassosial di tengah dinamika pembangunan nasional. Buruh tidak hanya berperansebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai penggerak utama roda ekonomi. Ketika kesejahteraan mereka terpenuhi, produktivitas meningkat, hubungan industrial menjadi harmonis, dan potensi konflik sosial dapat diminimalkan. Oleh karena itu, perhatian terhadap buruh bukan sekadar isu ekonomi, melainkan juga bagian dariupaya menjaga harmoni sosial secara menyeluruh.Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan buruh merupakan faktor penting yang berdampak langsung pada stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat(Kamtibmas). Menurutnya, Polda Jabar siap mengedepankan pendekatan humanisdalam mengawal setiap aspirasi maupun implementasi kebijakan tenaga kerja di lapangan.Pemerintah memiliki peran sentral dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan buruh tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha. Penetapanupah minimum yang adil, pengawasan ketenagakerjaan yang efektif, serta perluasanjaminan sosial merupakan beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan. Kebijakanyang seimbang akan menciptakan rasa keadilan bagi buruh sekaligus memberikankepastian bagi pelaku usaha untuk terus berkembang.Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan pemangku kepentinganketenagakerjaan menjadi kunci dalam menjaga kondusivitas di lapangan. Pendekatandialogis dan preventif perlu terus diperkuat agar setiap potensi permasalahan dapatdiselesaikan secara damai dan konstruktif. Dengan demikian, peningkatankesejahteraan buruh tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berkontribusi nyata dalam memperkuat harmoni sosial dan stabilitas keamanansecara berkelanjutan.Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menjelaskan peningkatankesejahteraan buruh merupakan kunci utama dalam menjaga harmoni sosial di tengah dinamika pembangunan nasional. Ketika buruh mendapatkan haknya secaraadil, baik dari sisi upah, perlindungan kerja, maupun jaminan sosial, maka stabilitashubungan industrial akan terjaga dan potensi konflik dapat diminimalkan. Pemerintahterus mendorong sinergi antara dunia usaha dan pekerja agar tercipta ekosistemketenagakerjaan yang seimbang dan berkeadilan.Lingkungan kerja yang aman, pemberian upah yang layak, serta kesempatanpengembangan kompetensi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitashidup buruh. Perusahaan yang memperhatikan kesejahteraan karyawan tidak hanyaakan mendapatkan loyalitas tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan citra positif di mata publik.Peningkatan kesejahteraan buruh juga tidak terlepas dari peran serikat pekerjasebagai jembatan komunikasi antara buruh dan manajemen. Serikat pekerja yang kuat dan profesional dapat menjadi mitra strategis dalam memperjuangkan hak-hakburuh secara konstruktif....
- Advertisement -

Baca berita yang ini