BIN: IKN Nusantara akan Jadi Pusat Pertumbuhan Baru

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan yakin pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia.

Pertumbuhan yang selama ini terpusat di Jawa harus diperluas ke kawasan lain.

Kalimantan dipilih karena posisi dan potensinya yang ideal untuk tumbuh berkelanjutan.

“Pemindahan IKN ke kawasan yang relatif mentah tapi sangat potensial ini berdasarkan visi ekonomi berkelanjutan. Tidak hanya dari aspek lingkungan hidup, tapi juga aspek pertumbuhan ekonomi,” kata Budi Gunawan, Sabtu 2 April 2022.

“Potensi ini pada saatnya nanti akan menjadi mesin pertumbuhan secara berkelanjutan,” katanya.

Menurut Budi Gunawan, tahun ini pemerintah masih membangun infrastruktur dasar KIPP. Kemudian nantinya baru pembangunan Istana dan gedung-gedung pemerintahan.

Sehingga, pemindahan aparatur negara sudah bisa terlaksana bertahap hingga 2024. Secara simultan, pemerintah melalui APBN juga akan membangun infrastruktur dasar di seluruh kawasan IKN. Dan ini akan menjadi pemicu pembangunan berkelanjutan tadi.

“Pendanaan urunan masyarakat dalam pengertian filantropi atau sumbangan hanya sebagian saja. Sebagai simbol gotong royong Bangsa mewujudkan ibu kota negaranya. Selebihnya, energi pertumbuhan IKN tetap berasal dari potensi ekonominya yang berkelanjutan,” kata Budi Gunawan.

Urun dana masyarakat dalam perspektif ekonomi berkelanjutan, menurut Budi Gunawan, adalah skema pembiayaan campuran (blended finance). Pola seperti ini biasanya untuk menyukseskan proyek-proyek kolosal di berbagai belahan dunia.

Skema ini tidak hanya mampu mengumpulkan modal yang besar. Tetapi juga bisa memberikan energi pertumbuhan yang sangat panjang. Karena mensinergikan banyak sumber daya untuk satu tujuan besar.

”Skema blended finance ini ada di Undang-undang Nomor 13/2022 tentang IKN. Bahwa selain dana dari APBN, pembiayaan IKN Nusantara juga menggabungkan dana dari BUMN, potensi daerah, perbankan nasional, perusahaan swasta, hingga individu entrepeneur masyarakat,” ujarnya.

“Skema ini dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan IKN untuk menjadi pusat pertumbuhan 10, 20 tahun ke depan,” ujar Budi Gunawan.

Tantangannya adalah bagaimana membuat instrumen dengan fitur keuangan berkelanjutan yang menarik. Terutama, dengan menghilangkan atau menurunkan risiko-risiko dan menaikkan kelayakan investasi untuk jangka menengah dan panjang.

“Ini strategi besar dan berjangka panjang untuk masa depan IKN Nusantara. Belajar dari kegagalan pemindahan ibu kota negara lain. Kita harus mengoptimalkan potensi ekonomi berkelanjutan IKN Nusantara sejak awal,” katanya.

Adapun potensi ekonomi berkelanjutan IKN Nusantara tersebut di antaranya menarik investasi untuk menumbuhkan kawasan dengan 6 klaster. Yaitu

  • Teknologi bersih
  • Farmasi
  • Pertanian
  • Ekowisata
  • Kimia
  • Energi rendah karbon

Dan penambahnya dua klaster pendukung berupa pendidikan abad 21 dan smart city-pusat industry 4.0.

“IKN juga sangat potensial menjadikan superhub logistik untuk kawasan Tengah, Timur, dan Utara Indonesia. Kegagalan pemindahan ibukota negara lain karena absennya industri. Ketiadaan energi pertumbuhan,” katanya.

 

 

 

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini