Transformasi Ekonomi Digital Butuh Pemikiran dan Adaptasi Baru

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Teknologi telah membawa perubahan yang transformatif, terutama di masa pandemi saat ini. Hal ini semakin menggeser paradigma ekonomi konvensional ke ekonomi berbasis digital.

Meskipun terdapat banyak tantangan dalam transformasi ekonomi berbasis digital, proses ini membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan. Kebijakan yang strategis perlu disusun untuk memastikan bahwa transformasi ekonomi yang berkembang pesat ini tetap inklusif dan memberikan akses terhadap peluang-peluang baru.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan juga kerangka baru untuk mendukung kolaborasi berbagai aktor yang dapat mengatasi tumpang tindih regulasi dan kebijakan agar dapat menjawab tantangan-tantangan yang muncul. Dengan begitu, Indonesia dapat melakukan pembangunan ekonomi yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan rakyat, sekaligus menjaga keharmonisan lingkungan.

Acting Minister Counsellor, Governance and Human Development, Kedutaan Besar Australia, Simon Ernst, menyatakan bahwa Pemerintah Australia bangga dan senang dalam satu dekade terakhir ini telah bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia melalui KSI. Simon juga menyampaikan bahwa selama satu dekade pelaksanaan program, KSI telah berkontribusi secara positif bagi sektor pengetahuan di Indonesia dalam mendukung kebijakan berbasis bukti.

“Kemitraan ini telah melahirkan beberapa warisan penting dalam sepuluh tahun terakhir, diantaranya organisasi yang lebih kuat, kualitas penelitian yang meningkat, dan keberlanjutan keuangan dari 16 Lembaga Riset Kebijakan; Lembaga Riset Kebijakan ini telah berhasil mendorong lebih dari 80 kebijakan berbasis bukti melalui riset-riset yang dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.

“Pengembangan KRISNA sebagai sistem perencanaan pembangunan yang terpadu; Swakelola Tipe 3, sebagai sumber pendanaan baru bagi organisasi masyarakat sipil, termasuk juga lembaga penelitian; Indonesia Development Forum (IDF) dikenal sebagai premier event dan forum bertemunya stakeholder di bidang pembangunan; Dukungan terhadap AIPI, DIPI, dan ALMI telah meningkatkan ekosistem penelitian dan pendanaan riset; Dengan dukungan KSI, Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah meningkatkan peran Analis Kebijakan; dan masih banyak lagi,” ujarnya.

Transformasi ekonomi digital untuk pembangunan berkelanjutan membutuhkan pemikiran dan adaptasi baru untuk menyelaraskan kembali kebijakan dan institusi dengan situasi ekonomi digital. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan pidato kunci mengenai arahan trasformasi ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan sebagai salah satu strategi menuju Indonesia Maju 2045.

“Transformasi ekonomi Indonesia pasca COVID-19 sedang disiapkan dan dikoordinasikan oleh Bappenas dengan tidak menggunakan skenario business as usual, tetapi menggeser ekonomi dari mengandalkan sektor ekstraktif ke pengetahuan yang inovatif, dan mengurangi ketergantungan pada komoditas kepada industri bernilai tambah,” ucapnya.

“Dalam RPJMN 2020-2024, transformasi digital diarusutamakan agar dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh berbagai sektor serta didukung dengan perluasan infrastruktur digital dan penguatan ekosistem digital. Bappenas sedang menyiapkan masterplan pengembangan industri digital Indonesia yang kami arahkan untuk mendorong kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam rangka penguatan pasokan dan konsumsi produk industri digital secara nasional. Transformasi digital akan diarahkan untuk menjadi pengungkit ekonomi nasional sekaligus ekonomi yang produktif dan inklusif,” ungkapnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini