Berapa Sih Biaya Permohonan Sertifikasi Halal?

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Biaya untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal sering dikeluhkan pengusaha karena dinilai mahal. Sebenarnya berapa sih biayanya?

Tidak seperti dulu, kali ini penerbitan sertifikasi halal bukan lagi melalui MUI (Majelis Ulama Indonesia). Kini pengajuan sertifikasi halal di bawah Kementerian Agama.

Menurut Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, secara bertahap label halal yang diterbitkan oleh MUI dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kementerian Agama juga sudah menerbitkan logo halal baru yang sempat menjadi pro dan kontra. Label halal tersebut berlaku secara nasional mulai Maret 2022 melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022.

Tarif yang ditetapkan Kementerian Agama terkait permohonan sertifikasi halal beragam, tergantung dari ketegori usaha, seperti berikut ini:

Pengajuan baru

  1. Pengajuan baru usaha mikro dan kecil 300 ribu Rupiah
  2. Pengajuan baru usaha menengah 5 juta Rupiah
  3. Pengajuan baru usaha besar dan/atau dari luar negeri 12,5 juta Rupiah

Perpanjangan

  1. Perpanjangan usaha mikro dan kecil 200 ribu Rupiah
  2. Perpanjangan usaha menengah 2,4 juta Rupiah
  3. Perpanjangan usaha besar dan/atau dari luar negeri 5 juta Rupiah

Daftar harga pemeriksaan

  1. Produk dalam daftar positif/produk dengan proses atau material sederhana usaha mikro dan kecil 350 ribu, usaha menengah, besar, dan/atau luar negeri 3 juta Rupiah.
  2. Pangan dan produk olahan usaha mikro dan kecil 350 ribu Rupiah, usaha menengah, besar, dan/atau luar negeri 6.468.750 Rupiah.
  3. Obat dan kosmetik usaha mikro dan kecil 350 ribu Rupiah, usaha menengah, besar, dan/atau luar negeri 3.937.000 Rupiah
  4. Barang gunaan usaha mikro dan kecil 350 ribu Rupiah, usaha menengah, besar dan/atau luar negeri 3.973.000 Rupiah.
  5. Rumah potong hewan/jasa sembelihan usaha mikro dan kecil 350 ribu Rupiah, usaha menengan, besar dan/atau luar negeri 3.973.000 Rupiah
  6. Jasa usaha mikro dan kecil 350 ribu Rupiah, usaha menengah, besar dan/atau luar negeri 5.275.000 Rupiah
  7. Restoran/katering/kantin usaha mikro dan kecil 350 ribu Rupiah, usaha menengah, besar dan/atau luar negeri 3.687.500 Rupiah
  8. Perasa dan pewangi usaha menengah, besar dan/atau luar negeri 7.652.500 Rupiah
  9. Produk rekayasa genetika usaha menengah, besar, dan/atau luar negeri 5.412.500 Rupiah
  10. Vaksin usaha menengah, besar dan/atau luar negeri 21.125.000 Rupiah
  11. Gelatin usaha menengah, besar dan/atau luar negeri 7.912.000 Rupiah

Beberapa kriteria produk yang bisa mengajukan sertifikasi halal, di antaranya adalah:

  1. Tidak mengandung bahan yang diharamkan
  2. Tidak berisiko melibatkan bahan kritis atau dalam daftar positif
  3. Berisiko melibatkan bahan kritis dengan kehalalan sudah dipastikan
  4. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini