Menko Polhukam Dukung Hari Pers Nasional 2020 Digelar di Papua

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Usulan Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI) untuk menggelar Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Papua didukung pemerintah pusat. Dukungan itu disampaikan langsung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

Menurut Ketua PWI Atal Sembiring Depari,  sinyal positif itu diberikan pemerintah agar HPN bisa mengangkat informasi terkait Papua ke dunia internasional. Khususnya pembangunan infrastruktur di sana juga terus berkembang

“PWI yang mendapat dukungan Wiranto, hendak menggambarkan ke dunia internasional bahwa Papua sudah menjadi provinsi yang terbuka,” kata Atal di Jakarta, Senin 5 Agustus 2019.

Wiranto, kata  Atal, menginginkan agar HPN 2020 mampu memberi kontribusi pada citra Papua yang kini sudah lebih baik dengan adanya pembangunan infrastruktur. Sekaligus menjadi jembatan agar Papua bisa menjadi perhatian bagi media-media asing.

“Tadi salah satu yang dibilang Pak Menko, dengan adanya HPN kita mau bawa realitas Papua tidak seperti itu. Sudah ada pembangunan dan segala macam,” ujarnya.

Diketahui, banyak orang bilang kalau di Papua sama sekali enggak ada kebebasan. Lewat HPN, lanjut Atal, pihaknya ingin menunjukkan sisi positif Papua dan Indonesia ke wartawan negara lain,

“Lihatlah Papua seperti apa saat ini. Sebenarnya kan enggak ada apa-apa,” kata dia.

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini