Mahfud Sebut Keppres “Serangan Umum 1 Maret” Hasil Diskusi dengan Sultan HB X, Pemprov DIY dan Sejarawan UGM

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyatakan tidak dicantumkannya nama Soeharto dalam Keppres No 20 Tahun 2022, berdasarkan pertimbangan Sultan Hamengku Buwono (HB) X dan sejarawan Universitas Gajah Mada (UGM).

Hal tersebut diungkapkan Mahfud saat ditantang politisi Gerindra, Fadli Zon untuk berdebat soal Keppres yang disebutnya membelokkan sejarah.

Mahfud pun mempersilakan Fadli mendebat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tim naskah akademik Keppres dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY dan sejarawan UGM.

Menurut Mahfud, Pemprov DIY dan sejarawan UGM sudah mendiskusikan hal tersebut sejak tahun 2018.

“Silakan, langsung ajak sendiri kalau mau debat Pak. Pak @fadlizon kan bisa hubungi dia, bahkan bisa juga langsung ajak debat ke Gubernur DIY. Tim Naskah Akademik Pemda DIY dan sejarawan UGM,” ujar Mahfud dalam pernyataannya yang dikutip Minggu 7 Maret 2022.

Saat ini Gubernur DIY dijabat Sultan Hamengku Buwono X.

Ayahandanya, Sultan Hamengku Buwono IX orang yang langsung terlibat dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

Peristiwa itu kini dijadikan Hari Penegakan Kedaulatan Negara melalui Keppres yang tak cantumkan nama Soeharto.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini