KPU: Isra Mikraj, TKN dan BPN Sepakat Kampanye Damai

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Hari peringatan Isra Mikraj tahun ini bakal menjadi pengobat rindu perdamaian masyarakat Indonesia di Pilpres 2019. Sebab Komisi Pemilihan Umum bakal menggelar kampanye damai untuk dua kontestan calon pemimpin NKRI.

Rencananya, tim sukses kedua kontestan akan menggelar kampanye damai. “Bertepatan dengan hari peringatan Isra Mikraj, TKN 01 dan BPN 02 berpandangan bahwa akan dilakukan kampanye damai masing-masing,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Rabu 6 Maret 2019.

Arief mengaku rencana kampanye damai ini telah disepakati masing-masing timses, yakni dengan jadwal selama 21 hari.

Nantinya, kampanye saat Isra Mikraj tidak diberlakukan sistem zonasi. Namun sistem zonasi tetap kembali dilakukan setelah Isra Mikraj.

“Tanggal 3 April tidak diberlakukan zonasi, selebihnya tanggal 4 dan seterusnya akan mengikuti zonasi kembali,” kata dia.

Sebelumnya, KPU mengundi pembagian zonasi pelaksanaan kampanye rapat umun atau kampanye akbar Pemilu 2019. Hasilnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf akan memulai kampanye akbar di Zona B, sedangkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi akan mengawali kampanye akbar di Zona A.

Kampanye akbar Pemilu 2019 akan dilaksanakan pada 24 Maret hingga 13 April 2019. Zonasi kampanye akbar yang sudah ditetapkan untuk TKN dan BPN akan berlaku dua hari, dan setiap setelah dua hari kampanye akbar, TKN dan BPN akan bertukar zonasi kampanye.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini