Konflik Rusia dan Ukraina Gara-gara NATO

Baca Juga

MATA INDONESIA, KIEV – Semua berawal dari NATO (North Atlantic Treaty Organization) atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Awalnya Ukraina ingin bergabung dengan NATO. Namun Rusia tak setuju dengan keinginan negara bekas jajahannya itu.

Rusia tidak mengizinkan Ukraina karena negara tersebut memiliki ikatan sosial dan budaya yang sama. Bahkan masih banyak populasi etnis Rusia di sana.

Selain itu, secara strategis pemerintah Kremlin bahkan menganggap Ukraina sebagai halaman belakang Rusia. Oleh karena itu, Rusia meminta negara-negara NATO untuk menjamin Ukraina tidak masuk dan bergabung sebagai anggota NATO. Namun, Hal tersebut tak mendapat tanggapan dari NATO.

Hal inilah yang menyebabkan Presiden Vladimir Putin berang. Ia menuding kalau negara-negara barat sengaja menggunakan NATO untuk mengepung Rusia. Dan ingin menggunakan aliansi tersebut untuk menghentikan kegiatan militer Rusia di Eropa Timur.

Putin menganggap kalau Amerika sudah melanggar perjanjian tahun 1990. Saat itu ada perjanjian bahwa NATO tidak akan memperluas aliansi mereka ke Timur. Bagi Putin semuanya sudah harga mati, Ukraina tak boleh bergabung ke NATO.

Marahnya Putin tak membuat NATO keder. Mereka beralasan hanya sejumlah kecil negara anggotanya yang berbatasan langsung dengan Rusia. Dan negara-negara itu bukanlah negara yang kuat secara militer.

NATO terbentu pada tahun 1949 oleh 12 negara, termasuk Amerika, Kanada, Inggris, dan Prancis. Tujuannya untuk melawan ancaman ekspansi Rusia (saat itu masih Uni Soviet) pasca perang. Untuk menanggapi hal tersebut, pada tahun 1955 Rusia/Soviet membuat aliansi militer dengan nama Pakta Warsawa. Atau aliansi pertahanan yang anggotanya adalah negara-negara Blok Timur di Eropa Timur.

NATO
NATO

Namun, runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 membuat beberapa negara yang tadinya bergabung di Pakta Warsawa beralih menjadi anggota NATO. Sekarang sudah ada 30 Negara yang bergabung dan menjadi anggota NATO.

Karena konflik yang terjadi antara dua negara ini, status Ukraina saat ini masih belum sah sebagai salah satu anggota NATO.

Ukraina saat ini berstatus sebagai Negara Mitra. Artinya negara yang memiliki kemungkinan untuk bergabung dengan NATO di masa mendatang. Karena statusnya inilah yang membuat NATO bergerak memberikan berbagai macam bantuan, termasuk perlindungan.

Beberapa bentuk dukungan NATO seperti, Amerika yang sudah mengirim “Bantuan Mematikan”, sekitar 90 ton ke Ukraina termasuk amunisi untuk orang-orang yang berada di garis depan dan juga Amerika sudah menyiapkan 8.500 pasukan siap tempur, walaupun pasukan tersebut baru akan di kerahkan jika NATO memerintahkan untuk bergerak. Negara Inggris malah sudah menyediakan Rudal Antitank jarak pendek untuk Ukraina.

Untuk memperkuat pertahanan, beberapa negara NATO lainnya, seperti Denmark, Spanyol, Prancis, dan Belanda mengirimkan jet tempur dan kapal perang. Selain alat untuk pertahanan, Prancis juga membantu dalam menyerukan dialog dengan Rusia untuk meredam situasi.

Negara Jerman juga membantu dengan berkomitmen mengirimkan bantuan medis, walaupun sebenarnya Ukraina meminta Jerman untuk mengirimkan senjata pertahanan. Hal tersebut ditolak oleh Jerman karena tidak sejalan dengan kebijakan Jerman untuk tidak mengirimkan senjata mematikan ke zona konflik.

Untuk menghentikan upaya Rusia menginvasi Ukraina, beberapa peringatan juga sudah diberikan. Seperti Joe Biden yang mengatakan kalau Rusia akan membayar dengan harga mahal jika nekat melakukan invasi. Selain itu, Annalena Baerbock, Menteri Luar Negeri Jerman, juga memperingatkan Rusia, kalau setiap eskalasi militer yang dilakukan akan berdampak besar pada rezim Rusia, baik secara ekonomi, politik, maupun strategis.

Sebenarnya, sudah dari tahun 2014, NATO membantu Ukraina. Saat itu, Ukraina berhasil menggulingkan kepemimpinan Presiden mereka yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Hal tersebut ditanggapi oleh Rusia dengan mencaplok Semenanjung Krimea di Ukraina dan mendorong pecahnya sebuah pemberontakan separatis di timur Ukraina.

"<yoastmark

Melihat apa yang terjadi, NATO tidak tinggal diam. Saat itu mereka memang tidak langsung melakukan intervensi, namun mereka menanggapinya dengan menempatkan pasukan mereka di beberapa negara Eropa Timur. Ada empat unit tempur seukuran battalion multinasional di, Estonia, Latvia, Lituania, dan Polandia. Serta satu kontingen pasukan multinasional di Rumania. Mereka juga memperluas patroli udara di negara-negara Baltik dan Eropa Timur guna mencegat adanya pesawat Rusia yang melanggar perbatasan dengan negara-negara NATO.

Reporter: Desmonth Redemptus Flores So

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini