39 Finalis Puteri Indonesia Ditangkap KPK, Kasus Apa?

Baca Juga

MATAINDONESIA, JAKARTA – 39 finalis Puteri Indonesia 2019 yang merupakan perwakilan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan mereka untuk mempelajari sekaligus diberikan pemahaman tentang pemberantasan korupsi.

“Selain 39 finalis, sejumlah pengurus dan juri Yayasan Puteri Indonesia (YPI),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu 6 Maret 2019.

Berpakaian serba putih, mereka datang menggunakan selempang bertuliskan provinsi masing-masing. 

Febri mengatakan kegiatan ini meneruskan tradisi YPI sebelumnya agar para finalis tersebut mendapatkan pemahaman tentang pemberantasan korupsi.

”Hal itu diharapkan nilai-nilai antikorupsi dapat terinternalisasi dan masing-masing bisa menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi,” katanya.

Sementara, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta 39 finalis Puteri Indonesia 2019 menjadi agen KPK dengan mengampanyekan pencegahan korupsi di media sosial (medsos). Alexander berharap para finalis itu dapat menyuarakan pemberantasan korupsi.

”Saya yakin banyak sekali pengikut mbak-mbak itu kan di Twitter di Instragram, tolong suarakan mari kita hidup jujur, berani jujur,” kata Alexander usai menerima para finalis Puteri Indonesia di kantornya.

Alexander juga menyinggung peran wanita yang sering berkaitan dengan tindakan korupsi. Menurut Alex, wanita sering jadi pelarian saat seseorang mendapatkan harta dari hasil korupsi mereka.

Selain itu Alexander juga meminta finalis Puteri Indonesia untuk menjaga pasangan mereka dari tindakan korupsi. Alexander menyebut seorang suami terkadang berbuat korupsi karena dorongan istri.

Berita Terbaru

Kemandirian Pangan dan Energi di Papua Menjadi Pilar Strategis Pembangunan Nasional

Oleh: Markus Yikwa *) Agenda kemandirian pangan dan energi kembali menempati posisi sentral dalam arah kebijakanpembangunan nasional. Pemerintah secara konsisten menegaskan bahwa ketahanan negara tidakhanya diukur dari stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga dari kemampuan memenuhikebutuhan dasar rakyat secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Papua ditempatkansebagai salah satu wilayah kunci, baik untuk mewujudkan swasembada pangan maupunmemperkuat fondasi kemandirian energi berbasis sumber daya domestik seperti kelapa sawit. Upaya percepatan swasembada pangan di Papua mencerminkan pendekatan pemerintah yang lebih struktural dan berjangka panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagaikesempatan menekankan bahwa defisit beras di Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengandistribusi antarpulau, melainkan harus dijawab melalui peningkatan kapasitas produksi lokal. Dengan kebutuhan beras tahunan yang jauh melampaui produksi eksisting, pemerintah memilihstrategi pencetakan sawah baru secara masif sebagai solusi konkret. Pendekatan ini menunjukkankeberanian negara untuk menyelesaikan masalah dari hulunya, bukan sekadar menambalkekurangan melalui mekanisme pasar jangka pendek. Kebijakan pencetakan sawah baru di Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga menyiapkan dukungan menyeluruh berupa penyediaan benih unggul, pupuk, pendampingan teknologi, hingga pembangunan infrastruktur irigasi dan akses produksi. Sinergiantara pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat utama agar program ini tidak berhentisebagai proyek administratif, melainkan benar-benar mengubah struktur ekonomi lokal. Denganproduksi pangan yang tumbuh di wilayahnya sendiri, Papua tidak hanya mengurangiketergantungan pasokan dari luar, tetapi juga membangun basis ekonomi rakyat yang lebihtangguh. Lebih jauh, visi swasembada pangan yang disampaikan Mentan Andi Amran Sulaiman menempatkan kemandirian tiap pulau sebagai fondasi stabilitas nasional....
- Advertisement -

Baca berita yang ini