Cegah Korupsi, Bupati Jayawijaya Larang Pejabat Dinas Terima Bonus dari Kontraktor

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAYAWIJAYA – Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua berupaya melakukan pencegahan praktik korupsi di wilayahnya. Salah satunya dengan melarang seluruh pejabat dinas meminta bonus dari kontraktor yang memenangkan pekerjaan di dinas-dinas terkait.

Ia mengatakan bahwa bila ada pejabat dinas yang meminta uang bonus atau uang pelicin, para kontraktor bisa melaporkan sebab itu merupakan bagian dari praktik korupsi.

“Sejak saya jadi bupati, sudah saya perintahkan bahwa setiap kepala OPD tidak boleh meminta ‘fee’ dari para kontraktor karena itu sangat menganggu pekerjaan fisik,” katanya, dikutip Jumat 10 Desember 2021.

Di sisi lain, ia juga berharap kontraktor yang memenangkan pekerjaan proyek dari pemerintah harus memperhatikan mutu dari pekerjaan yang dilakukan atau tidak menghasilkan pekerjaan asal-asalan.

“Saya juga minta kepada pihak ketiga, harus menjaga mutu pekerjaan karena tidak ada pemotongan apa-apa,” ujarnya.

Selama menjabat bupati, Jhon mengatakan banyak melibatkan kontraktor asli Jayawijaya dalam proyek-proyek pemerintah dan realisasinya bisa dilihat oleh masyarakat.

Jhon mengatakan pemerintah memberdayakan kontraktor asli Jayawijaya agar mereka merasakan langsung ikut membangun wilayah mereka.

“Tahun ini lebih banyak yang mendapat pekerjaan dan pekerjaan besar kami lelang, itupun beberapa yang menang juga anak-anak putra daerah. Ini kita memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal untuk bisa bersaing,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini