Waduh, Gagal Bayar Utang, Bandara di Uganda Bakal Diambil Alih Cina?

Baca Juga

MATA INDONESIA, KAMPALA – Cina membantah laporan yang mengatakan bahwa mereka akan mengambil alih bandara internasional Uganda jika negara tersebut gagal membayar utang. Kabarnya pemerintah Uganda berhutang kepada Beijing senilai 200 juta USD atau sekitar 2,8 triliun Rupiah!

“Tuduhan jahat … tidak memiliki dasar faktual dan bermaksud buruk untuk mendistorsi hubungan baik yang dinikmati Cina dengan negara-negara berkembang termasuk Uganda,” kata juru bicara Kedutaan Besar Cina di Kampala, melansir Yahoo News.

Penolakan tersebut menyusul laporan di surat kabar Daily Monitor yang menyatakan bahwa Uganda bakal menyerahkan Bandara Internasional Entebbe jika gagal membayar pinjaman dari Beijing. Perjanjian utang tersebut ditandatangani pada 2015.

Tentu saja, laporan itu menyebabkan kegemparan di Uganda, dengan gambar photoshopped dari bendera Cina yang berkibar di atas bandara dan yang lainnya dengan spanduk tiruan bertuliskan “Selamat datang di Bandara Internasional Entebbe Cina” dibagikan secara luas di media sosial.

“Tidak ada satu pun proyek di Afrika yang pernah disita oleh Cina karena gagal membayar pinjaman Cina,” sambung pernyataan tersebut.

Juru bicara Otoritas Penerbangan Sipil Uganda (UCAA), Vianney M. Luggya juga membantah laporan tersebut, dengan mengatakan pemerintah tidak dapat menyerahkan aset nasional dengan cara seperti itu.

“Kami telah mengatakannya sebelumnya dan mengulanginya bahwa itu tidak terjadi dan itu tidak akan terjadi,” katanya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan akhir pekan lalu.

Pekerjaan ekspansi Entebbe oleh Perusahaan Konstruksi Komunikasi Cina dimulai pada Maret 2016 dan diharapkan rampung pada akhir 2022. Kemajuan pekerjaan bandara yang dibangun tahun 1972 ini telah mencapai 75,2 persen, dengan dua landasan pacu telah mencapai penyelesaian keseluruhan 100 persen.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Arah Baru Ekonomi Nasional Menguat Usai PidatoPresiden di DPR

Oleh: Dalia Kinanti )*Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal(KEM-PPKF) RAPBN 2027 menjadi penanda penting arah barupembangunan ekonomi nasional. Kehadiran langsung Presiden untuk memaparkan kebijakan ekonomi dan fiskal memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjawab tantanganglobal sekaligus memperkuat optimisme terhadap masa depan ekonomiIndonesia.Pemerintah Indonesia memandang situasi ekonomi global yang dipenuhiketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, dan tekanan terhadapnilai tukar sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan kebijakan yang terukur. Karena itu, Presiden Prabowo memilih menyampaikan langsungarah kebijakan ekonomi nasional agar publik memperoleh kepastianmengenai strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi.Presiden Prabowo Subianto menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomiIndonesia selama tujuh tahun terakhir memang menunjukkanperkembangan positif. Namun, Presiden juga mengingatkan masih adanya persoalanmeningkatnya jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin sertamenurunnya kelas menengah dalam periode yang sama. Kondisi tersebutdinilai menjadi tanda bahwa arah pembangunan ekonomi perlu diperbaikiagar hasil pertumbuhan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.Pemerintah menilai pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejarpertumbuhan angka makro. Pemerintah ingin memastikan pertumbuhanekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat dayabeli masyarakat, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi seluruhlapisan masyarakat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti rendahnya rasio penerimaannegara terhadap produk domestik bruto dibandingkan sejumlah negara berkembang lain seperti India, Filipina, dan Meksiko. Pemerintahmemandang kondisi tersebut perlu dibenahi karena berdampak terhadapkemampuan negara dalam membiayai pembangunan nasional dan memperluas program kesejahteraan masyarakat.Pemerintah Indonesia menegaskan pembenahan tata kelola ekonomiharus dilakukan secara menyeluruh. Presiden Prabowo mengungkapadanya praktik oknum pelaku usaha yang tidak melaporkan keuntungansecara faktual dan memindahkan perusahaan ke luar negeri demi memperoleh keuntungan lebih besar. Pemerintah menilai praktik tersebutmenghambat optimalisasi penerimaan negara dan mengurangi manfaatekonomi bagi rakyat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti posisi Indonesia sebagaiprodusen utama sejumlah komoditas dunia yang belum sepenuhnyamemiliki kendali terhadap penentuan harga ekspor. Pemerintah menilaikondisi itu menjadi alasan penting untuk memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan memperkuatkemandirian ekonomi nasional.Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomitetap berpedoman pada Pasal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini